oleh

Pemenang Tender Miliaran Rupiah RTH Cokrobasonto Kota Madiun Izinnya Masih Proses, Bolehkah?

Data Badan Usaha, JAN NAROTAMA

Beritatrends.com, Madiun Kota – Keabsahan pemenang tender pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cokrobasonto senilai hampir 2 Miliar Rupiah di kota Madiun, patut dipertanyakan. Hal itu mengacu pada fakta berbeda Badan Usaha yang menjadi pemenang tender tersebut, seperti yang tertera di Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkot Madiun dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), serta perbedaan alamat Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK), termasuk beberapa pihak terkait.

Seperti yang tertera pada Laman LPSE Pemkot Madiun, proyek RTH Cokrobasonto mulai di umumkan 11 Juli 2019, kemudian 15-18 Juli mulai melakukan upload dokumen penawaran dan di ikuti 30 Peserta.

Pada laman pengumuman lelang LPSE Pemkot Madiun dengan kode tender 2153164 mensyaratkan kualifikasi badan usaha memiliki IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) kualifikasi usaha kecil yang masih berlaku dan SBU (Sertifikat Badan Usaha) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Spesialis yang masih berlaku. Hasilnya ada 4 Peserta yang memasukkan penawaran, dan Lolos Kualifikasi dan Administratif di Menangkan oleh CV. Jan Narotama dengan alamat Jl. Panjaitan No 2 B RT 02 RW 14, Jururejo, Kabupaten Ngawi.

Namun berdasarkan website Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak terdapat CV Jan Narotama dengan alamat Jl. Panjaitan No. 2B Jururejo Ngawi tersebut, yang ada adalah CV. Jan Narotama dengan alamat Desa Kendung RT 02 RW 02 kecamatan kwadungan Ngawi. Alamat ini juga sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBUJK) atas nama Badan Usaha CV. Jan Narotama dengan No Registrasi 0-3521-16-162-1-13-086307 yang diterbitkan pertama tanggal 20 oktober 2016 dan berlaku hingga 19 Oktober 2019.

Pengumuman Pemenang Tender Dan Alamatnya

Bukan hanya itu, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di keluarkan oleh Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan Nomor NIB 9120207770848, alamat CV Jan Narotama adalah Desa Kendung RT02/ RW02 Kecamatan Kwadungan Ngawi. NIB itu sendiri ditetapkan pada 4 juli 2019.

Satu satunya keterangan yang menyebutkan alamat CV. Jan Narotama berada di Jl. Panjaitan No 2B RT 02 RW 14 Jururejo, Ngawi ada pada Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dengan Nomor 1-1321-2-0316-086307 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 1 Pebruari 2017

Menanggapi hal itu, Kepala Administrasi Pembangunan Pemkot Madiun, Sulistanti Purwaningtyastuti, S.Pd. M.Si menyatakan tidak apa apa. Menurutnya perbedaan alamat berdasarkan SBUJK CV Jan Narotama dengan yang ada di LPSE tidak masalah. Alasannya karena sudah ada penjelasannya dengan surat perpindahan domisili.

“Prinsipnya SBUJK dengan alamat baru diterbitkan oleh LPJK yang merupakan lembaga resmi yg mengeluarkan surat izin badan usaha jasa konstruksi. Dan perbedaan alamat yg ada di SBUJK dan LPSE sudah ada penjelasannya dengan surat perpindahan domisili,” ujar kepala Adbang Pemkot Madiun itu di ruang kerjanya, jumat lalu (02/08/2019). “Artinya ini bukan perusahaan fiktif Mas, kalaupun ada perbedaan pada keterangan secara administrasi, akan kami infokan ke penyedia untuk disesuaikan,” tambahnya.

Sementara itu direktur CV Jan Narotama, Moch Zakiy Rifa’i saat di konfirmasi melalui telepon dan pesan aplikasi WA mengakui saat ini badan usahanya dalam proses pindah dari Jl. Panjaitan, jururejo ke desa kendung kecamatan kwadungan Kabupaten Ngawi. ‘’Itu perubahan Mas, itu sekarang di kendung kwadungan. Sebelumnya di jl. Panjaitan mulai tahun 2016. Pertengahan tahun 2019 pindah ke kendung,” jawab Zakiy melalui telepon. Kemudian melalui pesan aplikasi WA Zakiy mempertegas bahwa badan usahanya dalam masa transisi. ”Alamat awal jl. Panjaitan Pak. Sekarang sudah pindah ke kendung. Memang masih masa transisi Pak,” tegasnya. Terkait dengan keberadaan SIUJK yang di miliki CV Jan Narotama, sang direktur menjawab bahwa SIUJK masih dalam proses perubahan. “Ada Pak, kemarin masih dalam proses (SIUJK masih dalam proses). Proses perubahan pak,’’ tutupnya.


Pernyataan kepala Adbang Pemkot Madiun dan Direktur CV. Jan Narotama tersebut mendapat tanggapan dari praktisi dan pengamat hukum Tatik Sri Wulandari, SH. MH. Wanita yang sehari hari berprofesi sebagai Advokat itu berpendapat bahwa penetapan pemenang terhadap CV. Jan Narotama dengan alamat Jl. Panjaitan No 2B RT 02 RW 14 jururejo, Ngawi tersebut cacat hukum. Akibatnya bisa batal demi hukum. Alasan mendasarnya karena dokumen yang di sampaikan tidak benar pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP), dalam hal ini profile CV. Pemenang tender.

“Kita bisa lihat, bahkan siapapun bisa, alamat pemenang tender CV. Jan Narotama berbeda antara LPSE dan LPJK, Padahal harusnya sama. Karena Badan Usaha harus jelas alamatnya secara hukum. Apalagi ini alamat SIUJK dan SBUJK berbeda,” ungkap wanita berhijab itu saat berdiskusi di sebuah Cafe di Jl. Pahlawan, Kota Madiun, minggu (04/08/2019).

Menurut Tatik, alamat badan usaha harus jelas karena untuk alasan hukum.
Sebagaimana Permen Kum Ham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. Karena alamat itu juga akan tertuang dan tertulis dalam Kontrak Kerja. Yang tersampaikan dalam SIKAP dengan alamat Jl. Panjaitan, ternyata tidak ada Legalitas nya. Sedangkan yang Sah memiliki NIB adalah CV. Jan Narotama dengan alamat Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Ngawi. Maka kontrak Kerja ini Batal Demi Hukum.

“Perubahan Dokumen CV. Badan Usaha di atur oleh Perlem LPJKN no 03 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, Jangankan dokumen CV/PT Badan Usaha untuk berusaha dan berurusan dengan duit negara, merekan harus memenui ketentutuan sebagaimana Permen PU Nomor 08/Prt/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional pribadi saja jika ada perubahan harus mengurus dari awal, bahkan sampai penetapan pengadilan. Bahkan untuk hal hal tertentu yang sudah di atur secara elektronik membuat yang manual boleh di miliki menjadi tidak berlaku,” tegas ibu satu anak ini.

Dalam hal ini, CV. Jan Narotama sudah memiliki NIB seperti tersebut di atas (di keluarkan oleh OSS), artinya sudah terintegrasi secara elektronik.” Jadi kalau menurut saya, pemenang lelang pekerjaan Jasa Konstruksi RTH Cokrobasonto Cacat hukum dan berpotensi masalah di kemudian hari. Unsur tindak pidana korupsi seperti yang tertera pada UU 20 tahun 2001 pasal 9 atau 12 huruf e, jika di teruskan ke penandatanganan kontrak dan pekerjaan bisa terpenuhi . Saran saya, hal itu ditelaah ulang, dengan memperhatikan juga Perpers 16 pasal 78. Terlebih jika SIUJK-nya ternyata masih dalam proses. Itu lebih fatal lagi. Kalau masih dalam proses, berarti belum memiliki SIUJK sebagaimana SBUJK. Padahal SIUJK itu bagian dari yang di persyaratkan dalam kualifikasi yang ada pada tender tersebut. Kebenaran dan kelengkapan adminsitratif itu yang di kompetisikan dalam tender tersebut,” tutup Tatik mengakhiri pembicaraan sambil geleng geleng kepala, seraya menyarankan awak media mengecek ke Dinas terkait di Kabupaten asal Badan Usaha tersebut berdomisili.

Sumber internal redaksi Berita Trends di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Ngawi (domisili Badan Usaha CV Jan Narotama berasal) membenarkan Bahwa NIB CV. Jan Narotama telah di tetapkan oleh OSS sejak tanggal 4 Juli 2019 yang lalu, dengan alamat di desa Kendung Kecamatan Kwadungan, dan akan melakukan perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) namun belum di validasi izinnya. “Sudah daftar NIB Nomor Induk Berusaha, akan perpanjangan IUJK belum kita validasi izinnya,” jawab sumber tersebut melalui pesan WA saat di tanya legalitas perizinan CV. Jan Narotama. (E’Tj)

News Feed