oleh

Pembangunan Makin Pesat, Pemkab Madiun Revisi RTRW

BAHAS REVISI–Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Edi Bintardjo memimpin rapat terkait revisi RTRW Kabupaten Madiun.

 

Beritatrends.com, Madiun — Pemerintah Kabupaten Madiun merevisi rencana tata ruang wilayah 2009-2029 menyusul makin pesatnya pembangunan di Kabupaten Madiun dalam beberapa tahun terakhir.
“Dinamika pembangunan di Kabupaten Madiun saat ini makin pesat seiring perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke Caruban. Hal ini merubah secara umum kaitannya dengan RTRW Kabupaten Madiun,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Edi Bintardjo kepada Beritatrends, Selasa (9/7/2019).

Pesatnya pembangunan di Kabupaten Madiun tampak setelah selesainya pembangunan jalan tol diikuti dengan adanya dua pintu tol di Kabupaten Madiun. Kondisi itu otomatis menjadi daya tarik dan mendorong perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi disekitar ruas tol Madiun-Surabaya.

“Termasuk pembangunan rel kereta api double track maka diikuti peningkatan status stasiun Caruban, Saradan dan Babadan. Harapan kami stasiun Caruban yang berada didalam ibu kota bisa mengakomodir lebih banyak kereta eksekutif singgah di stasiun tersebut. Pasalnya saat ini baru satu kereta eksekutif yang berhenti di stasiun Caruban,” kata Edi.

SAMPAIKAN USULAN–Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Madiun, Dedy Suryadi menyampaikan usulan dalam rapat pembahasan revisi RTRW Kabupaten Madiun 2009-2029

Tak hanya itu, Edi mengatakan stasiun di Babadan perencanaannya akan dijadikan stasiun kargo. Kondisi ini relevan dengan dua jalur pintu tol di Dumpil dan Muneng serta adanya kawasan industri di Pilangkenceng.

Seiring dengan pesatnya angkutan barang dan orang maka ruas jalan Muneng-Balerej, kata Edi, maka diusulkan menjadi jalan propinsi. “Untuk itu perlu diakomodir dalam revisi RTRW Kabupaten Madiun termasuk wilayah perkotaan Caruban,” kata Edi.

Terkait dasar hukum revisi RTRW, Edi menjelaskan, Kabupaten Madiun sudah memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2009-2029 yang disahkan dalam bentuk Perda No 9 tahun 2011. Dengan demikian bila dilihar umurnya sudah lebih dari lima tahun.

Menurut Edi, sesuai Undang-Undang No 9 Tahun 2007, tentang penataan ruang dan peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang peninjuan kembali RTRW maka Kabupaten Madiun sudah saatnya melakukan revisi RTRW lantarannya umur sudah delapan tahun.

Dampak revisi RTRW, jelas Edi, pembagian ruang sudah disesuaikan dengan kondisi terkini. Selain itu, kemungkinan adanya perubahan sudah bisa diantisipasi baik dari aspek struktur ruang maupun pola ruangnya. “Dengan revisi ini maka kita sudah mengakomodir aturan-aturan yang terbaru. Contohnya tata raca penyusunan RTRW yang sudah berubahan sistematikanya,” jelas Edi.

IKUTI RAPAT –Rapat pembahasan revisi RTRW Kabupaten Madiun 2009-2029 diikuti staf Bappeda Kabupaten Madiun dan OPD terkait.

Kerjasama Dengan UGM
Sementara itu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Madiun, Dedy Suryadi mengatakan setahun lalu, Bappeda sudah melakukan peninjauan kembali RTRW. Langkah itu dilakukan sebagai dasar untuk melakukan revisi RTRW. “Kita harus melakukan kajian RTRW. Hasil kajian dan rekomendasinya untuk RTRW 2009-2029 perlu dilakukan revisi,” kata Dedy.

Berdasarkan keputusan bupati tentang rekomendasi RTRW Kabupaten Madiun perlu direvisi, kata Dedy, maka bulan Juni lalu, Pemkab Madiun bekerjasama dengan pusat studi perencanaan pembangunan regional UGM. Kerjasama itu untuk menyusun dokumen revisi RTRW.
“Hasil kerjasama itu nanti akan menghasilkan materi teknis, peta-peta, naskah akademik. Kami harapkan Desember tahun ini sudah selesai penyusunan dokumennnya,” kata Dedy.

Didalam pelaksanaan revisi nanti, kata Dedy, akan banyak menggelar diskusi dan FGD. Hal itu untuk bisa mengakomodir dan masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan RTRW ini.

Dedy menambahkan revisi RTRW itu juga menyusun struktur ruang terkait sistem jaringan baik jalan, air, listrik hingga gas. Selain itu mengatur pola ruang yakni mengatur pemanfaatan ruang seperti untuk kehutanan, pertanian hingga pemukiman.

 

“Kami juga menyusun kawasan strategis perkotaan, industri, selingkar Wilis, dan kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Kota Madiun,” ungkap Dedy.

Ia mengatakan revisi RTRW disinkronkan dengan visi dan misi kepala daerah hingga RPJMD. Untuk revisi RTRW terdapat tiga tahapan mulai dari penyusunan dokumen selama lima bulan, proses rekomendasi badan informasi geopsasial (perpetaannya) dan gubernur untuk melihat selaras tidaknya dengan visi dan misi gubernur. “Selanjutnya butuh persetujuan dari Kementerian ATR terkait RTRPN,” terang Dedy.

 

Usai mendapatkan persetujuan dari Kementerian ATR, kata Dedy, revisi RTRW dibahas oleh DPRD Kabupaten Madiun sekitar pertengahan tahun 2020. Diperkirakan, perda revisi RTRW sudah selesai dibahas dan disahkan tahun 2021. (MAL)

Komentar

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed