oleh

Bupati Madiun Minta Penyaluran CSR Harus Sinkron dengan Program Pemerintah

SAMPAIKAN SAMBUTAN—Bupati Madiun, Ahmad Dawami yang akrab disapa Kaji Mbing menyampaikan sambutan saat bertatap muka dengan forum CSR Kabupaten Madiun di ruang galeri Ronggo Djumeno, Caruban, Kabupaten Madiun, Selasa (9/7/2019).

MADIUN,BERITATRENDS — Bupati Madiun, Ahmad Dawami meminta penyaluran anggaran corporate social responsibility (CSR) yang dimiliki perusahaan harus sinkron dengan program pemerintah. Dengan demikian penyaluran bantuan CSR itu tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Permintaan itu disampaikan Bupati Madiun, Ahmad Dawami yang biasa akrab disapa Kaji Mbing saat memberikan sambutan pada acara audiensi anggota forum CSR Kabupaten Madiun bersama Bupati Madiun di aula Ronggo Djumeno Caruban, Rabu ( 9/7/2019) sore. Audiensi itu mengangkat tema Ayo Apik Bareng Pemerintah Daerah dan Forum CSR dalam Pembangunan Kabupaten Madiun.

Selain Bupati Madiun, Kaji Mbing, audien forum CSR dihadiri Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto, Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Edi Bintardjo, kepala OPD dan perwakilan perusahaan yang beroperasional di Kabupaten Madiun.

Bupati Kaji Mbing mengatakan, sinkronisasi itu menjadi penting agar tidak terjadi penumpukan penyaluran bantuan pada program dan wilayah yang sama. Agar tidak terjadi penumpukan maka harus sinkron dan terjalin komunikasi antara pemilik CSR dan Pemkab Madiun. Apalagi bantuan CSR arahnya jelas untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran hingga target kesejahteraan masyarakat tercapai.

FORUM CSR MADIUN—Bupati Madiun, Ahmad Dawami , Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto dan Kepala Bappeda Madiun, Edi Bintardjo berfoto bersama dengan anggota Forum CSR Kabupaten Madiun di Aula Ronggo Djumeno Caruban, Kabupaten Madiun, Selasa (9/7/2019).

Orang nomer satu di Pemkab Madiun itu memberikan apresiasi kepada Forum CSR yang sudah banyak membantu dan memberdayakan pembangunan di Kabupaten Madiun dengan kondisi permasalahan yang sama dialami Pemprov Jatim. “Isunya tentang kemiskinan dan pengangguran menjadikan kesenjangan kota dan desa. Untuk itu kesenjangan diturunkan sehingga turun angka kemiskinan,” jelas Kaji Mbing.

Menurut Kaji Mbing, persoalan pengentasan kemiskinan dan pengangguran menjadi komplek sehingga Pemkab Madiun tidak bisa menyelesaikan sendirian. Untuk itu perlu ada kata gotong royong dan kebersamaan antara pemerintah dan CSR agar kemiskinan di Kabupaten Madiun dapat teratasi. “Banyak hal yang dilakukan. Tetapi kenapa masih ada kemiskinan,” jelas Bupati Kaji Mbing.

Kaji Mbing menganologikan angka kemiskinan turun drastis lantaran anggaran apbd dan CSR yang ada di Kabupaten Madiun sudah banyak. Dengan demikian seharusnya turun angka kemiskinan.Agar penyaluran dana CSR tepat sasaran Pemkab Madiun sudah menyiapkan data kemiskinan, anak yatim piatu hingga penyandang difabel secara detil.

“Untuk itu dibutuhkan tersedia data yang tepat. Maka datanya harus by name dan by adress. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tepat sasaran. Teknisnya, anggaran pemerintah dan CSR dibagi sesuai kebutuhan,” kata Kaji Mbing.

Menurut Kaji Mbing peta kemiskinan dan pengangguran Kabuaten Madiun dipegang Pemkab Madiun. Harapanya penyaluran CSR tepat sasaran agar tidak menimbulkan gejolak social. “Masalah sosial muncul karena ketidaktepatan sasaran penyaluran csr. Maka perlu sinergi antara pemerintah dan CSR,” jelas Kaji Mbing.

AUDIEN CSR—Forum CSR Kabupaten Madiun menggelar audien dengan Bupati Madiun, Ahmad Dawami di ruang galeri Ronggo Djumeno, Caruban, Kabupaten Madiun, Selasa (9/7/2019).

Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Edi Bintardjo mengatakan selain bertatap muka dengan Bupati Madiun, Forum CSR juga meluncurkan CSR Online agar apa yang diberikan kepada masyarakat Madiun sudah dilaksanakan dan dilaporkan. “Nantinya akan dikembangkan usulan masyarakat yang kemudian diverifikasi pengusaha-pengusaha yang memiliki CSR memilih usulan program dari warga,” kata Edi.

Edi mengatakan untuk menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Madiun mencapai lima persen membutuhkan anggaran Rp 5 triliun. Hanya saja, kondisi APBD Kabupaten Madiun saat ini mencapai Rp 2 triliun saja. “Makanya Pemkab Madiun membutuhkan swasta dan CSR untuk sama-sama membangun Kabupaten Madiun tepat sasaran,” jelas Edi.

Sementara Ketua Forum CSR Kabupaten Madiun, Izzudin Aibaq mengatakan penyaluran CSR di semakin menunjukkan tren naik dari tahun ke tahun di Kabupaten Madiun. Tahun lalu jumlahnya senilai Rp 4,9 M yang disalurkan untuk bidang pendidikan, sarana dan prasarana, pengentasan kemiskinan hingga santunan.

Harapannya, dengan peluncuran CSR online lebih mudah dalam pelaporan dan lebih mudah koordinasi semua anggota CSR. Tak hanya itu, penyaluran CSR kedepannya tepat sasaran sesuai visi dan misi Kabupaten Madiun. “Harapan kami bantuan tepat sasaran. Dan sesuai arahan Bupati Madiun penyaluran CSR nanti tidak tumpeng tindih dan sesuai dengan visi Pemkab Madiun yakni Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak,” jelas Izzudin. (MAL)

Komentar

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed