oleh

Berpotensi KKN, Rekanan Pertanyakan Penawaran Harga Berulang Oleh LPSE Kabupaten Madiun

Nama Peserta lelang dan pemenang lelang

BeritaTrends.com, Kabupaten Madiun – Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Madiun menjadi sorotan sejumlah pihak. Hal ini menyusul adanya sejumlah pengadaan paket pekerjaan yang dilakukan penawaran harga berulang ( E Reverse Auction) tidak pada tempatnya.

Salah satu pihak yang menyoroti LPSE Pemkab Madiun itu adalah Agus Kuntadi, Direktur CV Graha Kusuma. Menurut Agus, pihaknya mengikuti lelang secara elektronik di LPSE Kab Madiun sesuai mekanisme dan aturan yang ada.
Namun di tengah perjalanan pengadaan Jasa Kosntruski sepertinya kurang Tepat. Pendapatnya itu disampaikan saat berdiskusi di rumah koleganya, di Madiun senin kemarin (8/7/2019).

Lelang RTH Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan

Agus menyebut ada dua contoh pengadaan Jasa Konstruksi yang menurutnya patut di cermati, yaitu Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Wungu. “Sesuai yang terpampang di layar LPSE Pemkab Madiun, kita seharusnya yang berpotensi menang dengan penawaran terendah di dua proyek itu. Namun anehnya tiba tiba ada E reverse Auction (penawaran harga berulang) sehingga kami kalah,” ungkap Agus dengan nada Pasrah.

Lebih Lanjut Agus kemudian menunjukan Lelang Elektronik di laman LPSE Pemkab Madiun, untuk pembangunan RTH di dua kelurahan tersebut. Penawaran RTH Kelurahan Pandean misalnya, CV. Graha Kusuma miliknya penawaran harganya terendah, yakni Rp. 390.967.845,81 dan Terkoreksi menjadi Rp. 390.967.000,00. Sedangkan penawaran CV. Tirto REJOMULYO Rp. 416.639.272,60 dan Terkoreksi menjadi Rp. 416.639.000,00. Selisih harga penawaran mencapai Rp. 25.672.000

 

Lelang Pembangunan Kecamatan Dongko

Keanehan muncul karena tiba tiba LPSE melakukan penawaran harga berulang (E Reverse Auction). Penawaran harga CV. Graha Kusuma tetap, sedangkan CV. Tirto Rejomulyo berubah menjadi Rp. 390.800.811,46.

Hal yang sama juga terjadi pada pengadaan RTH Kelurahan Wungu. CV. Graha Kusuma awalnya juga melakukan penawaran terendah dengan harga Rp. 391.526.534, 51dan terkoreksi menjadi Rp. 391.526.000,00.
Sedangkan CV. Zenita Jati melakukan Penawaran harga senilai Rp. 431.028.386,34 dan Terkoreksi menjadi Rp. 431.028.000,00. Selisih penawaran harga keduanya adalah Rp. 39.502.000

Para pemenang lelang

Setelah dilakukan penawaran harga berulang, CV. Graha Kusuma tetap dengan penawaranya, sedangkan CV. Zenita Jati berubah menjadi Rp. 390.048.000,71
Sehingga CV. Graha Kusuma kalah dalam proyek pembangunan RTH tersebut karena selisih lebih rendah sekitar Rp. 1.477.999,99 oleh CV. Zenita Jati.

“Penawaran harga berulang itulah yang kami Pertanyakan Dalam Dokumen Pemilihan Bukan merupakan Tahapan Wajib,Dalam Dokumen Pemilihan “Dapat dilakukan” dilakukan atau Tidak dilakukan Tidak Masalah, ambil Opsi terbaik meminimalkan resiko terkecil. Apakah penggunaanya sudah sesuai aturan yang ada seperti di LKPP nomor 9 tahun 2018 atau Ketentuan yang lain?” ungkap Agus dengan nada seolah menanyakan hal itu pada pejabat LPSE Kab Madiun. “Sepengetahuan kami penawaran harga berulang (E Reverse Auction) hanya berlaku untuk Tender cepat yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, teknis, sanggah dan sanggah banding,” imbuhnya.

Para pemenang lelang

Dalam Proyek yang lain yang nilainya hampir 3 M kami juga berpengalaman. Pengalaman kami saat tahapan metode Penawaran Berulang (E Reverse Auction) juga terpampang di layar lama LPSE, Tapi tahapan ini juga tidak di lakukan, hanya undangan Tertulis Tgl 5 juli 2019 Jam 19.00 s/d 5 Juli 2019 Jam 19.00. Artinya tidak dilakukan Metode ini (seperti gambar)

Sementara itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Madiun, Hari Pitojo belum bisa di konfirmasi terkait lelang pekerjaan dua RTH tersebut. Pesan melalui aplikasi WA belum di balas, dan saat di tlp juga tidak diangkat.

Sorotan lain terhadap proses lelang itu muncul dari mantan aktivis anti korupsi yang juga Tim Inti Pemenangan Pasangan BERKAH, Dimyati Dahlan. Menurutnya, proses penggunaan metode penawaran harga berulang (E Reverse Auction) berpotensi masalah di kemudian hari, terlalu beresiko. Kalau alasan yang Lolos 2 Penawar, RTH Pandean 2 Penawar, RTH Wungu 2 Penawar dan RTH Nglames juga 2 Penawar kok Beda perlakuanya sama sama 2 Penawar.

“Saat ini hal itu (proyek RTH) belum menjadi masalah, karena belum terlaksana. Tapi nanti setelah selesai pengerjaan bisa jadi menjadi obyek aparat penegak hukum. Analoginya, saat ini masih sebatas niat dan belum di laksanakan, sehingga baru niat saja, sehingga belum berdosa. Lebih baik ribut di depan dari pada berpolemik di Pengadilan/persidangan”, ungkap Dimyati saat di hubungi melalui telepon.

Dimyati menyarankan semua pihak mengkaji aturan terkait pengadaan barang dan jasa. Pada dua kasus tender jasa konstruksi RTH Kelurahan Pandean dan Wungu, ia menyarankan pihak terkait mendalami Perpres No 16 tahun 2018 dan peraturan LKPP No 9 tahun 2018 pasal 2 ayat (2) huruf (e) tentang tender cepat.

Bukan hanya itu, Dimyati juga menyoroti ada tidaknya dokumen Pemilihan yang mewajibkan atau mengharuskan Kelompok Kerja Pengadaan di LPSE untuk melakukan Metode penawaran harga berulang. Cari opsi paling aman menurut aturan saja Trauma kasus korupsi menyeret Kadinas Lingkungan Hidup jangan sampai terulang.

Bahkan Dimyati lebih dalam mengingatkan pentingnya semua pihak, khususnya Birokrasi dan pelaku usaha di Kabupaten Madiun untuk mengingat visi misi Bupati Madiun, Aman Mandiri sejahtera berakhlak.

“Saya kira semua pihak harus bisa menerjemahkan itu. Aman, itu bagi semuanya. Ya birokrasi ya pelaku usaha ya rakyatnya, kita tidak perlu mengajari birokrasi, karena saya yakin mereka sudah paham hal ini, opsi mana yang paling aman” tegasnya. ( E’Tj. TIM )

Komentar

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed