oleh

Dewan Tetapkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun 2018

SERAHKAN–Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Suwandi menyerahkan naskah keputusan bersama yang sudah diteken usai penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2018 di ruang sidang DPRD Kabupaten Madiun, Senin (1/7/2019)

Beritatrends.com, Madiun — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun menyepakati penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2018, Senin (1/7/2019) siang.

Penetapan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun 2018 dilakukan setelah dibacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD yang merupakan pencerminan dari pendapat fraksi-fraksi DPRD. Usai disepakati, Bupati Madiun, Ahmad Dawami dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Suwandi meneken naskah keputusan bersama yang disaksikan Wakil Bupati, Hari Wuryanto, pimpinan dewan, anggota dewan, forpimda dan kepala OPD lingkup Pemkab Madiun.

“Keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun bersama raperda dan rancangan Perbup Madiun tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun 2018 disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Suwandi.

TEKEN–Bupati Madiun, Ahmad Dawami yang biasa akrab disapa Kaji Mbing meneken naskah keputusan bersama usai penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2018.

Menurut Suwandi, laporan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018 menyebutkan anggaran pendapatan direncanakan sebesar Rp 1.815.737.479.215,80. Realisasinya sebesar Rp 1.829.582.126.042,71 atau tercepai sebesar 100,76 persen.

Sementara anggaran belanja, kata Suwandi, direncanakan Rp 1.918.456.719.211,98. Realisasinya, Rp 1.759.824.310.394,63 atau tercapai 91,73 persen.

Untuk pembiayaan, lanjut Suwandi, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 114.657.362.702,18. Realisasinya, Rp 114.184.891.727,18 atau tercapai 99,59 persen.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 11.938.122.705. Realisasinya tercapai Rp 11.920.122.706 atau tercapai sebesar Rp 99,85 persen.

Dengan demikian surplus realisasi sebesar Rp 69.757.815.648,8 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 102.264.769.021,18. Untuk itu terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 172.022.584.669,26.
Sementara itu Bupati Madiun, Ahmad Dawami yang biasa disapa Kaji Mbing dalam sambutannya menyatakan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2018 diselesaikan sesuai jadwal.

SAMBUTAN–Bupati Madiun, Ahmad Dawami yang biasa akrab disapa Kaji Mbing memberikan sambutan pada rapat paripurna penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2018 di ruang sidang DPRD Kabupaten Madiun, Senin (1/7/2019)

Kendati demikian, kata Kaji Mbing, terdapat beberpa hal dalam pembahasan yang harus dirumuskan. Pertama, tindak lanjut temuan atas hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2018 Pemkab Madiun.

Kedua, penganggaran program dan kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peruntukkannya. Hal itu mengarah kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) sesuai visi misi Bupati Madiun yakni aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak. “Ketiga peningkatan pendapatan asli daerah dan penyelesaian piutang,” ujar Kaji Mbing.

Kaji Mbing mengatakan agenda itu menjadi hal yang penting bagi kemajuan Pemkab Madiun. Selain itu sebagai upaya mempertahankan opini WTP terhadap LKPD Pemkab Madiun tahun depan.

Kaji Mbing menambahkan pasca pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2018 akan diikuti agenda yang mendesak untuk segera dibahas.

Agenda itu berupa pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2018 dan pembahasan rancangan APBD 2020 yang diawali dengan pembahasan KUA dan PPAS.

Ia juga mengingatkan jajaran OPD berkoordinasi dengan instansi vertikal dan konsultasi dengan pemerintah pusat serta pemprov Jatim. (MAL)

News Feed