oleh

Kabupaten Madiun Raih Enam Kali WTP dari BPK, Ketua DPRD : Pertahankan dan Jaga Kekompakan

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, H. Suwandi, SH didampingi Bupati Madiun, Ahmad Dawami menerima laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018 dengan opini wajar tanpa pengecualian di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Jumat (24/5/2019) pagi

MADIUN, BERITATRENDS — Ketua DPRD Kabupaten Madiun, H. Suwandi, SH meminta Pemkab Madiun mempertahankan prestasi opini wajar tanpa pengecualian yang sudah diraih enam kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur. Untuk itu, agar meraih opini WTP setiap tahunya harus dijaga kekompakan DPRD dan Pemkab Madiun.

“Saya kira kalau ada kekompakan pemerintah, DPRD, Bupati dan jajaran kompak, Insyalllah bisa bertahan wtp setiap tahunnya,” ujar Suwandi kepada wartawan, Rabu (29/5/2019).
Menurut Suwandi, prestasi WTP yang didapatkan Kabupaten Madiun dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berdampak penambahan anggaran dari pemerintah pusat. Pasalnya, setiap pemerintah kabupaten/kota yang meraih opini WTP dari BPK akan mendapatkan insentif tambahan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 40-an miliar.

“Rugi kalau kita tidak mendapatkan WTP. Kita akan kehilangan insentif dari pemerintah pusat hingga Rp 40 -an milyar. Makanya kita harus pertahankan,” jelas Suwandi.

Ditanya bagaimana Pemkab dan DPRD Kabupaten Madiun kompak bisa mempertahankan opini WTP, Suwandi menjelaskan pemerintah dan dewan dalam pengelolaan keuangan daerah mematuhi sistem pengendalian internal dan kepatuhan peraturan terhadap perundang-undangan.

“Contohnya kita membahas KUA, PPAS hingga RAPBD yang selalu tepat waktu. Kondisi ini juga menunjukkan kinerja pemerintah dan dewan yang kompak untuk bersama-sama membangun dan memajukan Kabupaten Madiun,” kata Suwandi.
Sementara itu terkait catatan yang diberikan BPK, Suwandi menuturkan, catatan BPK akan menjadi bahan masukan bagi DPRD dalam pembahasan anggaran kedepan.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami yang biasa akrab disapa Kaji Mbing menyatakan capaian opini WTP merupakan perjuangan semua pihak. “WTP ini menjadi modal. Untuk itu semuanya harus kompak,” ujar Kaji Mbing.
Menurut Kaji Mbing, opini WTP terhadap LKPD Pemkab Madiun tahun anggaran 2018 menjadi modal kedepan agar pengelolaan keuangan memperoleh sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan nilai AA dan LKPD dengan opini wajar tanpa catatan.

“Kalau SAKIPnya AA dan opininya wajar tanpa catatan maka akan berpengaruh pada penganggaran tahun berikutnya. Dengan demikian bisa jadi modal kedepannya,” ujar Kaji Mbing.
Kaji Mbing menambahkan ketepatan pengelolaan anggaran yang memperoleh opini SAKIP AA dan LHP opini WTP maka tidak salah bila ADD dinaikan menjadi 20 persen.

Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun, Basito menyampaikan, WTP yang diterima kali ini merupakan WTP ke-6 kalinya. Prestasi ini bentuk penghargaan yang tertinggi dari BPK untuk Pemkab Madiun atas pemeriksaan keuangan LKPD Kabupaten Madiun.

Menurut Basito, BPK menilai Pemkab Madiun sudah mengacu pada RPJMD dan bisa dilaksanakan dengan akuntable dan transparan. Untuk itu, harapanya kedepan Pemkab Madiun dapat mempertahankan prestasi ini dengan lebih penyempurnaan apa yang menurut BPK masih kurang.

Untuk diketahui, untuk keenam kalinya, Pemerintah Kabupaten Madiun kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jawa Timur di Surabaya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat WTP diterima langsung Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Ketua DPRD Kab. Madiun, Suwandi di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Jumat (24/9/2015). (MAL)

News Feed