oleh

Sutrisno Akan Laporkan Tim Seleksi Anggota KPU Kota/Kabupaten Madiun Ke PTUN

Beritatrends.com, Madiun – Salah satu peserta seleksi calon anggota KPU Kota Madiun yang tidak lolos masuk peringkat 10 besar akan menyikapi dugaan kecurangan dalam proses seleksi KPU Kota Madiun beberapa waktu lalu, Senin 27 Mei 2019.

Sutrisno Pekan ini akan melayangkan surat protes ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kepada KPU RI dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas hasil seleksi angota KPU 2019 – 2024 yang di nilai cacat hukum.

Sutrisno drh Ketua Lembaga Walidasa yang juga Kabiro Media koran harian Jawa Timur Kota/Kabupaten Madiun memastikan protes yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat. Sutisno mengatakan tim seleksi yang dibentuk telah melakukan perbuatan melawan hukum, penyimpangan prosedur serta melampaui kewenangan dan menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan Timsel adalah dalam wawancara tidak melakukan mekanisme yang ditentukan KPU RI. penetapan peringkat 10 besar calon anggota KPU Kota/Kabupaten diduga bertentangan dengan ketentuan pasal 25 ayat (5) Peraturan KPU No. 25 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU No 7 tahun 2018 Tentang Seleksi Calon Anggota KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota. Akibatnya sejumlah peserta dirugikan baik secara materil maupun moril.

Penetapan 10 besar calon anggota KPU yang saat ini cacat demi hukum. Selain penetapannya yang tidak prosedural, justru sebagian besar orang-orang yang dipilih diduga titipan dan tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sebagai penyelenggara pemilu. Orang orang 10 besar tersebut di paksa masuk dengan kondisi nilai tidak memadahi. Di situ jelas saya mendapatkan nilai yang tertinggi,” jelas Sutrino.

“Pengumuan peringkat 10 besar calon anggota KPU Kota yang menetapkan sejumlah nama dengan nilai rendah, protes terhadap masalah ini sudah siap dan tidak ada pilihan lain dari KPU RI kecuali membatalkan keputusan penetapan hasil selekai 10 besar calon anggota KPU Kota Madiun, yang cacat hukum itu.” Jelasnya. (E’TJ)

News Feed