oleh

Enam Kali, Pemkab Madiun Raih Opini WTP Dari BPK

Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Suwandi menerima laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018 dengan opini wajar tanpa pengecualian di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Jumat (24/5/2019) pagi.

 

Beritatrends.com, Madiun – Untuk keenam kalinya, Pemerintah Kabupaten Madiun kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur di Surabaya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat WTP diterima langsung Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Ketua DPRD Kab. Madiun, Suwandi di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Jumat (24/9/2015).

Bupati Madiun, Ahmad Dawami yang biasa akrab disapa Kaji Mbing menyatakan capaian opini WTP merupakan perjuangan semua pihak. “WTP ini menjadi modal. Untuk itu semuanya harus kompak,” ujar Kaji Mbing saat memberikan pengarahan pada acara buka bersama kepala desa dan lurah se Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha, Jumat ( 24/5/2019) malam.

Menurut Kaji Mbing, opini WTP terhadap LKPD Pemkab Madiun tahun anggaran 2018 menjadi modal kedepan agar pengelolaan keuangan memperoleh sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan nilai AA dan LKPD dengan opini wajar tanpa catatan.

“Kalau SAKIPnya AA dan opininya wajar tanpa catatan maka akan berpengaruh pada penganggaran tahun berikutnya. Dengan demikian bisa jadi modal kedepannya,” ujar Kaji Mbing.

Kaji Mbing menambahkan ketepatan pengelolaan anggaran yang memperoleh opini SAKIP AA dan LHP opini WTP maka tidak salah bila ADD dinaikan menjadi 20 persen.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun, Basito menyampaikan, WTP yang diterima kali ini merupakan WTP ke-6 kalinya. Prestasi ini bentuk penghargaan yang tertinggi dari BPK untuk Pemkab Madiun atas pemeriksaan keuangan LKPD Kabupaten Madiun.
Menurut Basito, BPK menilai Pemkab Madiun sudah mengacu pada RPJMD dan bisa dilaksanakan dengan akuntable dan transparan. Untuk itu, harapanya kedepan Pemkab Madiun dapat mempertahankan prestasi ini dengan lebih penyempurnaan apa yang menurut BPK masih kurang.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka memberikan apresiasi bagi Pemkab Madiun yang LKPDnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Selain Madiun, opini WTP juga diperoleh Blitar, Gresik, Kediri, Magetan, Malang, Pacitan dan Lumajang. (Alawi)

Loading...

News Feed