oleh

Dua Raperda Magetan Di Setujui DPRD

Sidang Paripurna DPRD Magetan di ruang sidang rapat paripurna DPRD kabupaten Magetan, Rabu (11/7/2018).

Beritatrends.com, Magetan – DPRD Kabupaten Magetan, menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan.

Persetujuan ini diberikan pada rapat tentang Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Magetan, Rabu (11/7/2018).

Raperda tersebut merupakan perubahan atas Perda No 9 Tahun 2011 dan no 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk aturan baru dalam Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu menjadi perda adalah mengenai kepastian tentang perubahan atas perda tentang Restribusi Jasa Usaha.

Sidang persetujuan Raperda menjadi Perda tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karmini S.Sos. dan dihadiri oleh Bupati Magetan wakil Bupati Magetan. Dalam sidang paripurna ini, perwakilan dari fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Magetan menyatakan pendapatnya dan persetujuannya terhadap Raperda menjadi Perda.

Bupati Magetan Dr. Drs. H. Sumantri, MM. menyambut baik dua Raperda yang telah disetujui oleh DPRD menjadi Perda tersebut. Tentunya Perda ini menjadi penting untuk mendukung iklim investasi di Kabupaten Magetan.

Sumantri menjelaskan, adanya kepastian tera yang menjadi kalibrasi bagi usaha mikro di Kabupaten Magetan dan penghapusan izin HO, semakin menguatkan iklim kompetitif bagi para pelaku usaha mikro. HO merupakan izin usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan juga ligkungan hidup.

“Kita akan semakin kompetitif untuk bisa melayani bidang usaha. Artinya meskipun izin HO masuk dalam salah satu sektor perizinan namun kita harus tetap memiliki pengendalian,” ungkapnya.

Sumantri menuturkan saat ini kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan sudah cukup kompetitif dalam melayani investor. Hal ini penting untuk meningkatkan bisnis di Kabupaten Magetan.

“Tentunya kita akan terus meningkatkan pelayanan karena kedepan kita akan berkompetisi dengan daerah lain. Apalagi saat ini DPMPTSP kita menjadi centre of excellent. Tapi kita tidak akan berhenti berbenah,” ujarnya.

Bupati Magetan memberikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Magetan karena dalam persetujuan Perda ini melalui proses panjang yang tentunya membutuhkan kerja keras.

“Saya menjunjung tinggi kerja keras anggota DPRD maupun pansus pembahasan Raperda atas semua kerja kerasnya,” ungkapnya.

Sumantri mengungkapkan untuk catatan-catatan bagi Pemda yang disampaikan oleh wakil dari fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Magetan akan menjadi perhatian Pemkab Magetan.

Selain Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu, DPRD Kabupaten Magetan juga menyetujui satu Perda lainnya yakni Perda Retribusi Jasa Umum yang merupakan perubahan atas Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012.

Keduanya yakni Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha dan Restribusi Perizinan Tertentu. Selain pengambilan keputusan atas dua Raperda tersebut, dalam sidang paripurna DPRD ini juga disampaikan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

“Kami minta eksekutif secepatnya menyampaikan ke Gubernur Jawa Timur terkait dua perubahan Raperda yang telah disetujui legislatif,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Karmini, S.Sos usai rapat paripurna di ruang Rapat DPRD Kabupaten Magetan.

Ini adalah upaya dari pada mendongkrak PAD daerah dan jasa usaha. meskipun DPRD Magetan menyetujui, DPRD juga memiliki beberapa catatan.

“Kenaikan restribusi tempat rekreasi Sarangan hendaknya diimbangi dengan peningkatan pelayanan, penambahan fasilitas umum, sarana prasana pendukung, pengelolaan sampah yang baik serta penataan PK5,”pungkasnya.

Dari perubahan kedua perda tersebut dengan acuan sebagai berikut : Dengan diberlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen) Nomor : 19 tahun 2017 tentang pencabutan Peraturan Menteri (Permen) Nomor : 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin di Daerah sebagaima telah diubah dengan Permendagri Nomor : 22 tahun 2016

Maka ketentuan dalam Peraturan Paerah (Perda) No. 9 Tahun 2011 tentang restribusi perizinan tertentu telah diubah dengan peraturan daerah No. 1 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomer : 9 tahun 2011 khususnya peraturan yang mengatur izin ganguan perlu dicabut.

Penyesuaiam tarif restribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengendalian objek restribusi yang baru telah dilakulan, sehinga Perda No. 2 Tahun 2012 tentang restribusi jasa usaha sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daeran No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah no. 2 Tahun 2012 Perlu diubah kembali. (Gal)

News Feed