oleh

KEPALA BPN KAB TANGERANG, APAKAH PUNYA NYALI MEMBATALKAN NIB DAN SU DI DUGA MILIK MAFIA TANAH…. ?

Kantor ATR/ PERTANAHAAN Kabupaten Tangerang Banten.

Beritatrends.com, Tangerang – Kepala Kantor Badan Pertanahaan Kabupaten Tangerang Banten dan jajaranya apakah punya nyali dan berpihak pada masyarakat untuk membatalkan Nomor Induk Bidang dan Surat Ukur yang di duga milik mafia tanah, 1.Nomor Induk Bidang (NIB) 07722 Surat Ukur (SU) Nomor 215/2015 luas tanah 28.730 M2 atas nama Ahmad Ghozali. 2.NIB Nomor 07823 SU Nomor 216/2015 luas tanah 39.780 M2 atas nama Ahmad Ghozali. 3.NIB Nomor 07901 SU Nomor 269/2016 luas tanah 32.120 M2 atas nama Ahmad Ghozali. 4.NIB Nomor 07902 SU Nomor 270/2016 luas 46.972 M2 atas nama Ahmad Ghozali yang terletak di Desa Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten pada saat pengajuan ke BPN Kab Tangerang di duga mengunakan Alas/Warka Tanah Akte Jual Beli, padahal tanah tersebut Tanah Negara dengan status Garapan yang tidak ada peraturan dari Pemerintah Bahwa Tanah Garapan bisa di keluarkan Akte Jual Beli yang bisa hanya di keluarkan adalah OPER AHLI GARAPAN. Jelas ini sudah menyalahi aturan dan prosedur pengajuan pembuatan Sertifikat tanah dan batal demi hukum.

Masyarakat yang di rugikan serta tidak bisa berbuat banyak karena di duga para oknum petugas BPN Kabupaten Tangerang Banten telah di cekokin dan di supal mulutnya dengan yang namanya rupiah hanya memperkaya diri sendiri dan golongannya. Di Sinyalir juga oknum petugas Bpn tersebut telah menyetor upeti kepada Pimpinan yang berada di lingkungan Kantor BPN Kab Tangerang , Sehinga tidak berani membela masyarakat yang Hak nya di rampas oleh para mafia tanah .

Masyarakat hanya di beriharapan palsu ,agar masyarakat bisa senang bahwa permasalahnya sudah bisa di atasi, padahal semua itu Penuh dengan kebohongan publik dan kemunafikan. Karena masyarakat tidak banyak uang untuk menyawer para pimpinan dan oknum petugas BPN Kab Tangerang Banten cuma bisa pasrah dan Berdoa semoga ada keajaiban dari Allah Swt yang maha Agung.

Sebagian masyarakat yang tanahnya di caplok oleh para mafia tanah,1. Suherman dengan Nomor Berkas 112893/2017.2. M Tamuim HR. Nomor Berkas 112825/2017. 3.Ade Naufal Al Ali Musa Nomor Berkas 112890/2017. 4. Norma Yusnita Nomor Berkas 112884/ 2017 5. Nofiah Nomor Berkas 112792/ 2017. 6. Hungdres Halim Nomor Berkas 101933/2017. 7. Edward Halim Nomor Berkas 103365/2017. 8.Hendra Wijaya Nomor Berkas 101967/2017. 9. Sri Supinati Nomor Berkas 112835/2017 terletak di Desa Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Badan dengan pengajuan mengunakan Surat Izin GARAPAN yang sah menurut Aturan Pemerintah yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan setempat, ternyata sudah ada NIB dan SU atas nama Ahmad Ghozali di duga mengunakan Alas/ Warka Akte Jual Beli.

Berkas pengajuan pemohon telah di gantung kurang lebih 1 tahun sampai saat ini belum di laksanakan mediasi sesuai Amanat Peraturan Pemerintah ( PP) Kementrian ATR/ Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahaan. serta PP Kepala BPN RI Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahaan.

Pihak BPN Kab Tangerang dengan kepintaranya dan telah melangkahi Peraturan Kementrian ATR/Kepala BPN RI dan PP Kepala BPN RI, telah mengeluarkan Surat Penolakan Memproses Berkas Pemohon dengan Nomor 145 – 1462/36.03/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018 ,Yang di tanda tangani oleh Akhda Jauhari ST , menjabat sebagai Kepala Seksi Infrastrukur Pertanahaan atas nama Kepala Kantor Pertanahaan Kabupaten Tangerang tanpa di adakan terlebih dahulu MEDIASI sesuai aturan yang di keluarkan oleh Kementrian ATR/ Kepala BPN RI.

Harapan pemohon apakah Kapala Kantor BPN Kab Tangerang berani dan punya nyali dan patuh atas perintah Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo untuk memberikan pelayanan dan mempermudah proses serta membela dan berpihak pada masyarakat agar semua masyarakat Indonesia memiliki Sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan tanah atau membela para mafia tanah..? (Team)

News Feed