oleh

Taman Vertikal Garden Di Bongkar

Taman Vertikal Garden di Jembatan Gandong Saat Di preteli, Senin (4/6/2018).

Beritatrends.com, Magetan – Seminggu yang lalu Kejaksaan Negeri Magetan mengeluarkan SP3 terhadap kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bambang Setiyawan terkait kasus dugaan Korupsi pada proyek pengadaan bibit tamanan pada tahun anggaran 2016 yang lalu.

Akhirnya Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rudi Subagyo mengatakan, ini kami hanya akan membenahi tempat Pot bunganya dulu agar tampak baru, sementara kami kami cat.

“Sedangkan untuk bunganya untuk sementara kami turunkan, nanti pada PAK tahun ini sudah kami angarkan senilai Rp. 60 Juta dan untuk sistem penyiramannya sudah bekerja sama dengan PDAM mengunakan pipa yang otomatis,” Ucap Rudi, Senin (4/6/2018).

Lanjut Rudi, ini kami lakukan karena sudah ada serah terima dari DLH ke Dinas Perkim, serta kami sudah berkonsultasi dengan Kejaksaan Magetan saat itu Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Pak Siswanto mengatakan bisa di benahi selama tidak merubah bentuk dari aslinya karena itu merupakan suatu keindahan, namun baru sekarang kami lakukan pembokaran untuk pembenahan sambil menunggu anggaran pada PAK,” kata Rudi.

“Sebelum melaksakan pembongkaran taman Vertikal Garden yang lama kami beserta DLH dipanggil Bupati Magetan dan diintruksikan untuk melakukan serah terima karena kasus nya Pak Bambang sudah SP3 jadi kami berani melaksakan untuk pebongkaran untuk di benahi,”ucap Rudi.

Ditempat yang berbeda menurut  Drh. Sutrisno Ketua Ngo Walidasa  mengatakan, Kasus Pekerjaan Bibit Tanaman Hias Kabupaten Magetan, Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 027/13/BE-01/403.207/2016 tanggal 26 Februari 2016 dengan pelaksana pekerjaan CV. KUSUMA ASRI KAYA, Pekerjaan Belanja Bibit Vertical Garden Kabupaten Magetan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 027/13/BE-05/403.207/2016 Tanggal 13 juni 2016 dengan pelaksanaan pekerjaan CV. KARYA MANDIRI, Pekerjaan Pembuatan Naungan Jalur Hijau di Kecamatan Maospati dan Kecamatan Magetan, SPK : 027/857/403.207/2016 tanggal 21 November 2016 Dengan CV. KARYA MANDIRI, Pekerjaan Belanja Bibit Vertical Garden Perkotaan, dengan SPK nomor : 027/13/BE-06/403.207/2016 tanggal 13 Juni 2016, dan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Keras Kabupaten Magetan, dengan SPK, nomor : 027/13/BE-02/403.207/2016 Tanggal 26 Februari 2016 dengan pelaksanaan pekerjaan Tanjung Mukti, 6). Pekerjaan Belanja Bibit Tanaman Keras Perkotaan, SPK nomor : 027/13/BE-03/403.207/2016. tanggal 26 Februari 2016, merupakan proyek yang penuh dengan dugaan Mark Up namun aneh saja tersangka bisa bebas dari jeratan hukum padahal jelas Kejaksaan yang mengatakan tersangka dan sempat dipenjara selama 4 bulan kurang 10 hari atau selama 110 hari, tapi Kejaksaan pula yang menyatakan SP3.

“Seharusnya yang menyatakan bersalah atau tidak bersalah adalah dari pihak Pengadilan, namun kasus ini memang sangat aneh menurut pengamatan saya selaku ketua Ngo Walidasa,”ucap Sutrisno.

Lanjut Sutrisno, yang di tujukan kepada Plt. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman saudara Rudi Subagyo, kami perlu tahu terkait pembongkaran aset Negara itu harus ada surat perintahnya, kami butuh bukti nama surat perintah pembongkaran asset Negara tersebut harus ada hitungan.

“Sekecil apapun aset Negara harus ada bukti atau berita acara pembongkaran, tanpa itu sama juga merusak milik Negara,”tegas Sutrisno.

Lalu yang menjadi keganjalan pada proyek taman Vertical Garden saat dikerjakan oleh DLH diangarkan kurang lebih sekitar Rp. 200 juta sebagai pelaksana Pekerjaan Belanja Bibit Vertical Garden Kabupaten Magetan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 027/13/BE-05/403.207/2016 Tanggal 13 juni 2016 dengan pelaksanaan pekerjaan CV. KARYA MANDIRI, tapi pada rencana pembenahan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman hanya sebesar Rp. 60 juta dan itu sudah termasuk untuk penyiraman dengan cara otomatis.

“Jadi kalau SP3 Bambang Setiyawan dengan alasan tidak ada unsur korupsinya  terus terang saya sangat curiga, ada apa di balik kasus ini semua apa lagi kalau Bambang Setiyawan tidak mengajukan Pra Peradilan malah menjadi suatu tanda tanya untuk kami sebagai aktifis dan tentunya masyarakat pada umumnya,”pungkas Sutrisno. (Lak/Gal)

News Feed