oleh

SP3 Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ini Keterangan Kejari Magetan

Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Atang Pujianto

Beritatrends.com, Magetan – Setelah ditetapkannya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Magetan, Bambang Setyawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit tahun 2016 oleh Kejaksaan Negeri Magetan, yang sempat ditahan 4 bulan kurang sepuluh hari atau selama 110 hari namun dengan alasan yang kurang jelas akhirnya Bambang Setyawan dinyata SP3 oleh Kejaksaan Negeri Magetan.

Akhirnya pelapor mendatangi Kejaksaan Negeri Magetan untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi, saat itu juga pelapor di temui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Antang Pujianto SH yng di dampingi oleh Staf Kasi Intel Kejaksaan Negeri Magetan Sumarno.

Atang mengatakan memang selama ada kasus yang di Magetan yang belum tuntas saya harus menuntaskannya, salah satu contoh kasusnya Dinas Lingkungan Hidup yang masih tersisa makanya saya segera melakukan tindakan.

“Memang apa yang saya lakukan ini tidak popules dikalangan dunia hukum, memang saya baru tapi saya harus mengambil sikap, saya tidak mau menunda suatu pekerjaan, makanya saya nyatakan SP3 karena untuk yang dituduhkan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup kurang bukti tidak ada unsure korupsinya,”terangnya

Lanjutnya, saya harus ambil resiko yang besar setelah ini karena sewaktu-waktu Kepala Dinas Lingkungan hidup bisa nge pra ke Kejaksaan dan terus terang saya juga diincar dalam memutuskan kasus ini ini semua resiko saya, dan saya juga akan membuka kembali kasus ini apa bila ada tambahan data yang jelas dan terbukti melakukan kesalahan.

“Terus terang kalau masalah teknis saya tidak tahu namun masalah kerugian jelas tidak tampak karena kita sudah lakukan studi banding ke Malang dan Surabaya makanya saya berani menyatakan SP3 namun apabila ada tambahan data kami akan segera lakukan proses untuk menindak lanjuti perkara tersebut,”ucapnya.

Menurut pelapor kasus tersebut mengatakan, Pekerjaan Bibit Tanaman Hias Kabupaten Magetan, Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 027/13/BE-01/403.207/2016 tanggal 26 Februari 2016 dengan pelaksana pekerjaan CV. KUSUMA ASRI KAYA, Pekerjaan Belanja Bibit Vertical Garden Kabupaten Magetan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 027/13/BE-05/403.207/2016 Tanggal 13 juni 2016 dengan pelaksanaan pekerjaan CV. KARYA MANDIRI, Pekerjaan Pembuatan Naungan Jalur Hijau di Kecamatan Maospati dan Kecamatan Magetan, SPK : 027/857/403.207/2016 tanggal 21 November 2016 Dengan CV. KARYA MANDIRI, Pekerjaan Belanja Bibit Vertical Garden Perkotaan, dengan SPK nomor : 027/13/BE-06/403.207/2016 tanggal 13 Juni 2016, dan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Keras Kabupaten Magetan, dengan SPK, nomor : 027/13/BE-02/403.207/2016 Tanggal 26 Februari 2016 dengan pelaksanaan pekerjaan Tanjung Mukti, 6). Pekerjaan Belanja Bibit Tanaman Keras Perkotaan, SPK nomor : 027/13/BE-03/403.207/2016. tanggal 26 Februari 2016.

“Sebenarnya yang dilaporkan sebanyak 112 kasus item pekerjaan namun oleh Kejaksaan hanya diproses sebanyak 6 Item pekerjaan yang kita lakukan penyidikan dengan nilai proyek plus minus Rp.7,6 miliar, adapun nilai kerugian dalam masih penghitungan di Inspetorat Kabupaten Magetan, dari penyidik sudah menemukan sekitar Rp. 218 juta lebih, nilai kerugiannya dari 6 kegiatan tersebut,”ucapnya

Lanjutnya, kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dengan anggaran Rp 7,6 miliar tersebut, diperuntukkan dalam 112 jenis pekerjaan. Dalam 112 paket pekerjaan itu, penyidik Kejari Magetan menemukan kerugian negara sebesar Rp 218 Juta dalam 6 jenis pekerjaan makanya pihak Pidsus saat itu Achmad Taufik langsung mengatakan tersangka dan langsung di jebloskan ke dalam tahan kurang lebih selama 110 hari ini banyak menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat bahkan saya dianggap bermain sungguh tragis kejadian ini.

“Saat itu Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Magetan (Kejari) yang menangani Achmat Taufik Hidayat dari total 112 item pekerjaan melakukan pemeriksaan 6 item, namun sudah menemukan kerugian negara sekitar Rp 200 juta lebih pada hari Kamis (23/11/2017) tahun lalu,”ucapnya.

Yang akhirnya Kepala Dinas DLH Bambang diduga melakukan mark up anggaran dalam pengadaan barang dan jasa senilai Rp 1,2 miliar. Sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 218 juta saat itu.(Gal/Lak)

News Feed