oleh

Pelayanan Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Selalu Terhambat Dengan Tidak Hadirnya Kepala Kelurahan

Kantor kelurahan Jelupung tak tampak ada pelayan masyarakat membuat masyarakat kecewa

Beritatrends, Tangerang –  Pelayanan masyarakat di Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara selalu terhambat dengan tidak hadirnya Kepala Kelurahan Jelupang, Haryadi Mahali S.Sos di Kantornya,  masyarakat berharap kepada Walikota Tangerang Selatan untuk segera memberikan tegoran,  agar pelayanan di kelurahan Jelupang sesuai aturan yang telah di tetapkan.

Menurut salah satu aktifis di Tangerang Haryadi mengatakan, untuk mempermudah pelayanan KTP, Pememerintah Kodya Tangerang seharusnya menjadikan Kelurahan sebagai basis pelayanan, sehingga lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Contohnya Kelurahan Jelupang harus mampu memberikan pelayanan cepat. Prosesnya hanya 4 – 5 menit, mudah, dan gratis, sehingga meminimalisir terjadinya KTP ganda. Kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP semakin tinggi, penduduk yang memiliki KTP harus mencapai 99 persen.

Lanjut Haryadi, Ketika Kementerian Dalam Negeri mewajibkan perubahan pembuatan KTP elektronik, Tangerang seharus lebih siap dan mencapai 99% dan siap melaksanakan terus e-KTP dengan hanya membeli peralatan untuk setiap Kelurahan.

“Inovasi dalam pelayanan KTP di Kelurahan Jelupang memang sudah bagus namun perlu diterapkan di daerah lain kedisiplinan para pelayan masyarakat yang sesuai SOP. Kuncinya, komitmen kuat pimpinan dan aparat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan keberanian untuk melakukan perubahan,”Ucapnya.

Ditambahkannya, salah satu fungsi pelayanan publik mendasar bagi masyarakat adalah fasilitas perolehan hak sipil mereka yaitu KTP (kartu tanda penduduk). Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur proses pelayanan K1P dilakukan ditingkat kecamatan. Namun bagi  wilayah pemerintah daerah di lndonesia yang mempunyai wilayah administratif sangat luas seperti halnya kabupaten/Kodya, hal ini menimbulkan kendala tersediri. Banyak masyarakat yang terkendala untuk mengurus KTP karena lokasi yang jauh dan proses yang lama. Padahal, tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah menciptakan data kependudukan yang akurat dan menyeluruh, agar berguna sebagai basis statistik kependudukan, pendaftaran pemilih dan juga sebagai dasar pembuatan kebijakan publik.

“Kelurahan Jelupung masih sering menerima keluhan dari masyarakat, terutama dalam hal pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP yaitu antara lain: Proses pelayanan yang memakan waktu dan biaya, Keterbatasan informasiyang diketahuimasyarakat dalam proses pelayanan KTP mengenai prosedur,biaya dan sebagainya, Proses yang tidak sederhana karena belum adanya prosedur yang jelas, koordinasi antar instansi  yang belum maksimal dan juga disebabkan kapasitas aparatur yang masih lemah, Kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengurus administrasi kependudukan, warga baru menyadari pentingnya KTP ketika mereka berhadapan  dengan masalah  atau mengurus suatu kepentingan dan Terbatasnya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan yang memudahkan masyarakat,”terangnya.

Akibat sistem pelayanan di atas yang masih memiliki banyak kelemahan, maka berakibat ketidakakuratan data kependudukan. Beberapa kasus terjadi  kepemilikan  dokumen ganda khususnya KTP dan KK (kartu  keluarga). Dan menyebabkan perbedaan data kependudukan antara yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan data BPS Kodya Tangerang. Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan dalam proses penyusunan database termasuk dalam proses penyusunan kebijakan. Ini diakibatkan karena belum adanya SOP dalam proses kependudukan  termasuk  pelayanan  KTP untuk  memberikan kejelasan mengenai prosedur, biaya dan waktu pelayanan.

“Kondisi itu semua dapat menimbulkan dampak psikologis ketidakpuasan masyarakat dengan kinerja  aparat pemerintah sehingga mempengaruhi tingkat  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap pemerintah,”pungkasnya. (Uce)

 

News Feed