oleh

Penerima Politik Uang di Pilkada Magetan Bisa Dipidana

kasi barang bukti Kejaksaan Magetan, M.Safir, SH.M bersama 3 nara sumber lainya dalam diskusi Publik, Kamis (10/5/2018).

Beritatrends.com, Magetan — Diskusi publik dan deklarasi menuju pilbub dan wabub magetan 2018 bermatabat tanpa Politik Uang di gedung Korpri, Kamis (10/5/2018).

Perwakilan dari Kejaksaan Magetan hadir, Kepala kejaksaan Magetan, Atang Pujianto SH. MH, melalui kasi barang bukti Kejaksaan Magetan, M.Safir, SH.M menjelaskan tentang ancaman pidana bagi pelaku praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) termasuk ancaman bagi masyarakat penerima uang yakni sanksi penjara dan denda.

“Ketika paslon atau tim kampanye melakukan ‘money politic’ maka nanti akan kena sanksi pidana, pemilih yang menerima sesuatu dikenakan sanksi pidana penjara, maka hati-hatilah,” kata Safir

Ia menuturkan, praktik politik uang tidak dibenarkan secara hukum termasuk dalam aturan pelaksanaan pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wali kota karena akan merugikan pihak tertentu. Ia mengimbau masyarakat pemilih untuk tidak menerima segala pemberian berupa uang dari para pasangan calon kepala daerah karena pemberian tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kurungan penjara dan denda.

“Apabila nanti paslon menjanjikan memberikan sesuatu tidak boleh diterima, kalau diterima nanti panwas akan menindak, maka ibu bapak akan dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi denda,” katanya.

Safir menyampaikan, masyarakat dapat menghindari dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik politik uang dalam pelaksanaan pilkada di Magetan. Menurut dia, pemimpin yang hasilnya dari politik uang tidak akan memberikan manfaat untuk rakyatnya.

Ia menambahkan, yang hadir dan mengikuti diskusi ini dapat menyampaikan lagi kepada saudaranya, lingkungan dan orang tuanya untuk menolak politik uang,” harap Safir. (Gal)

News Feed