oleh

Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas Non LSM Kembali Gelar Aksi Demo

massa saat melakukan aksi demo dan melakukan pembakaran miniatur tugu dan foto bupati serta anggota dewan di depan gedung DPRD Ponorogo, Rabu (9/5/2018)

 

Beritatrends.com, Ponorogo – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas Non LSM  kembali melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri dan gedung DPRD Ponorogo, Rabu (9/5).

Dengan menggunakan puluhan sepeda dan satu mobil yang lengkap Sound Sistem serta megaphone sembari membawaspanduk, banner, poster, bendera, identitas kelompok massa terdiri dari Paguyuban becak mesin mania, pekerja tambang sampung, Perpek – 5 Ponorogo beserta pedagang PK-5 se-Kabupaten Ponorogo, warga terdampak mega proyek waduk Bendo, berkumpul dan berangkat dari jalan Suromenggolo. Dengan tujuan pertama kantor Kejaksaan Negeri di jalan MT. Haryono.

Korlap aksi Didik Hariyanto saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Ponorogo cinta damai tapi kedamaian itu sekarang dirusak oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab oleh pemimpin Ponorogo Ipong Muclisoni yang sudah mati rasa, mati kebijakannya.

“Apakah kami ini sampah, apakah begitu buruknya kami, apakah begitu nistanya kita ini yang ingin dibersihkan dari ponorogo, PK5 butuh makan, kami punya keluarga menapa kami justru yg akan dibersihkan, kami cintai damai justru kedamaian itu direnggu oleh Sang Bupati, “katanya dengan berapi-api.

Didik Hariyanto menambahkan, kepada Kejari Ponorogo pihaknya meminta kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk membantu menyelesaikan permasalahan  terkait dengan kebijakan Bupati Ponorogo yang dinilai menyengsarakan rakyat kecil.

“Tentang penarik Bentor menjadi becak gayuh, relokasi PK5 dan warga Ds. Sampung terkait Pabrik Batu Gamping serta Korban 17 KK dampak Waduk Bendo, Jalan Rusak dan dugaan penyelewengan program seragam batik bagi SD dan SMP di Kabupaten Ponorogo, yang dinilai blm selesai. Kami aliansi akan mendukung Kejari dalam menyelesaikan semua permasalahan tersebut dan siap memberikan bukti apabila di butuhkan, “imbuhnya.

Kepala Kejari Negeri Ponorogo, Hilman Azazi bersama Kasi Intel Iwan Winarso, M.Hum dan Kasi Datun, Dedi saat menerima sekitar 10 perwakilan pendemo mengungkap tugas Jaksa selain menyidik menuntut semua itu merupakan tugas negara.

“Berkaitan dengan permasalahan tersebut apabila ada penyimpangan untuk dilaporkan tetapi permasalahan tersebut bukan aroma tetapi fakta yang jelas jaksa akan menindak lanjuti sesuai Tugas Pokok. apakah merugikan negara, apakah menyalahi hukum, menyimpang dari aturan,  Kami Kejaksaan siap membantu Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas Non LSM Kab. Ponorogo, “ungkapnya.

Perwakilan peserta aksi memberikan kenang kenangan kain batik dan bunga kepada Kajari Ponorogo dan langsung beralih menuju gedung DPRD Ponorogo.

Massa yang tiba di gedung DPRD Ponorogo langsung berorasi dan membentangkan Poster yang bertuliskan, Lawan arogansi Bupati, Ngrusuhi pasir ayo bupatine di usir, Kebijakanmu membuat sengsara rakyatmu, Lawan koruptor dana bencana alam banaran dan waduk bendo, Stop mavia proyek proyek ponorogo, Surat terbuka yang intinya : Yth. Bupati Ponorogo untuk menepati janjimu yang hoax silahkan mundur atau di undurkan, Usut tuntas seragam batik ponorogo dan Bupati Ponorogo janjimu mana jangan menindas rakyat kecil.

“Kami menyatakan keprihatinannya terhadap sikap arogansi dan kesewenang-wenangan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat. Sikap tersebut sudah berulang kali dilakukan Pemkab diantaranya dalam menyelesaikan kasus Bendo Sawoo, pendirian pabrik gamping di Sampung, pelaranganbentor beroperasi, pembiaran jalan-jalan rusak dan intimidasi terhadap PKL dengan mengatas namakan Perda No.5 Tahun 2011. Untuk itu, kami Mendesak agar DPRD menggunakan haknya untuk meminta pertanggung jawaban Bupati atas kinerjanya selama ini, “ujar Didik Hariyanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Anik Suharso yang menerima aspirasi massa menyatakan segala Aspirasi/Tuntutan dari pendemo akan dijembatani.

“Kita akan menjembatani saat hearing dengan DPRD Komisi A, Satpol PP Kab. Ponorogo, Kabag Hukum Pemda Ponorogo, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 depan, “tuturnya.

Karena dirasa masih buntu tidak menemukan solusi massa pun melakukan pembakaran miniatur tugu pengetan yang di tempel/pasang foto bupati dan anggota dewan ponorogo yang bertuliskan simbul matinya nurani para anggota dewan dan penguasa ponorogo.(Sul)

News Feed