oleh

Isu Pemeriksaan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepri oleh Bareskrim Mabes Polri Beredar Dikalangan Masyarakat Kepri

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris

Beritatrends.com, Kepri – Isu pemeriksaan dan penetapan Bupati Kepulauan Anambas, Prov Kepulauan Riau oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) beredar luas dikalangan masyarakat Kepri. dikabarkan menetapkan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris sebagai tersangka terkait perkara tindak pidana penyalahgunaan wewenang, dalam perkara laporan pihak PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang dikuasakan kepada Mohamad Abdul Rahman.

Abdul Haris diduga menyalahgunkan wewenang dan memperhambat keberadaan PT KJJ di Anambas.

Sebagaimana diketahui, Abdul Haris dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka atas laporan yang diterima Bareskrim atas pelapor Mohammad Abdul Rahman, pada 6 April 2017.

Dittipidum Bareskrim Mabes Polri juga sudah menyidik Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas aktif itu pada 28 April 2017 melalui SP Sidik/624/TV/2017/Dittipidum Bareskrim Mabes Polri.

Atas perkara tersebut Bareskrim Mabes Polri mengenakan Bupati Kepulauan Anambas itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP.

Sebelumnya diberitakan Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris diperiksa penyidik Mabes Polri di ruang Ditkrimum Polda Kepri pada Senin (31/7/2017) lalu, terkait PT KJJ.

“Iya benar sudah diperiksa sebagai saksi. Apa inti atau meteri pemeriksaan, kami nggak tahu. Karena memang domainnya itu Mabes Polri. Kami di sini hanya memfasilitasi tempat saja,” kata Dirkrimum Polda Kepri Kombes Pol Lutfi Martadian, Kamis (3/8/2017).

Pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut laporan pihak PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang dikuasakan kepada Mohamad Abdul Rahman.

Dalam laporan tersebut, KJJ melaporkan lima pejabat Anambas. Selain Haris, pejabat yang dilaporkan adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Sahtiar, Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah.

Kemudian Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Cathrina Dwi Retno Erni Winasih dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yunizar. Selain itu Ketua DPRD Anambas Imran.

Menurut versi KJJ, mereka dianggap menghambat beroperasinya perkebunan karet milik perusahaan tersebut. Padahal, kata Rahman beberapa waktu lalu, keberadaan KJJ sudah memiliki perizinan lengkap, termasuk izin dari terdahulu. Hanya saja, saat Abdul Harrs menjadi bupati, melayangkan surat kepada KJJ untuk menghentikan segala aktivitas perusahaan di areal seluas 3.605 hektare.

Sementara itu, Robi Sanjaya, Kabag Humas Pemkab Anambas yang dihubungi BatamXinwen mengaku tidak mengetahui adanya penetapan tersebut kepada Bupati Anambas tersebut. ”Saya belum baca suratnya bang. Kalau dengar surat (penetapan tersangka ) sudah. Tapi belum baca. Soalnya saya sedang tidak bersama Bupati,” jelasnya singkat.(GS)

News Feed