oleh

Ratusan Elemen Masyarakat Ponorogo Tertindas Gelar Aksi Demo

ratusan massa saat melakukan aksi demo di depan kantor Pemkab Ponorogo dan gedung DPRD Ponorogo

 

Beritatrends.com, Ponorogo – Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab dan gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Rabu (11/4).

Aksi mereka yang merupakan gabungan dari warga gamping Sampung, pengemudi Bentor, warga Bendo Sawoo terdampak proyek waduk, para pedagang kaki lima, pedagang ex stasiun, masyarakat pedesaan yang terdampak jalan rusak tersebut dipicu oleh ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dinilai semena-mena, tidak pro rakyat dan cenderung menindas rakyat kecil.

Korlap aksi Didik Haryanto mengatakan bahwa pihaknya bersama massa aliansi masyarakat Ponorogo nekat menggelar aksi demo, lantaran sebagai wujud solidaritas dari sejumlah elemen masyarakat Ponorogo yang prihatin atas berbagai kebijakan pemerintah setempat yang semena-mena, tidak pro rakyat dan menindas rakyat kecil.

“Untuk itu, atas kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo tersebut, berbagai elemen masyarakat yang melihat, mendengar dan merasakan langsung dampak dari kebijakan itu, sepakat membentuk aliansi dan pergerakan bersama-sama menentang dan menolaknya. Sebab sangat merugikan rakyat kecil yaitu mematikan mata pencaharian kami, “kata Didik.

Didik menambahkan, berbagai macam kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang tidak pro rakyat dan sangat menindas rakyat tersebut antara lain pengadaan batik reog untuk seragam sekolah yang justru membebani wali murid, pelarangan Bentor beroperasi, penggusuran PKL tanpa perda yang jelas, penggusuran paksa warga waduk Bendo Sawoo terdampak proyek waduk yang hingga kini belum jelas nasibnya, penyerahan tambang gamping Sampung dan tambang pasir Tanjungsari Jenangan kepada pihak lain yang berakibat penambang lokal kehilangan mata pencaharian, pelarangan pembangunan pasar ex stasiun yang sebenarnya membantu Pemkab, rencana pembangunan pasar induk Songgolangit, pembiaran jalan-jalan pedesaan yang rusak berimbas pada terhambatnya arus ekonomi masyarakat desa.

“Karena selama masa kepemimpinan Bupati Ipong banyak rakyat kecil tertindas dan kehilangan mata pencaharian, maka kami Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas menyatakan mosi tidak percaya dengan pemerintah sekarang. Selain itu, kami juga mendesak kepada para anggota DPRD Ponorogo secepatnya meminta pertanggungjawaban Bupati dan mengevaluasi atas kinerjanya selama ini, “imbuhnya.

Aksi mereka tidak ada satupun respon dari para anggota DPRD Ponorogo, bahkan Bupati Ponorogo pun enggan menemui, sehingga memicu kemarahan para pendemo yang merupakan rakyat kecil. Dan mereka juga melakukan teatrikal arogansi petugas Satpol PP yang melakukan penertiban PKL sertakan membakar gerobak sebagai bentuk ketidakpuasan. Mereka juga mengancam akan kembali menggelar aksi serupa Senen depan, dengan massa yang lebih banyak. Jika tetap tidak ada solusi terkait masalah dan mata pencaharian mereka. (Sul)

News Feed