oleh

Masyarakat Tuntut Tambang di Lebak Utara di Tutup di Duga Tak Berizin

Surat tuntutan  paguyuban masyarakat Lebak Banten dan foto para aktifis yang menolak adanya tambang di Lebak Utara, Senin (9/4/2018)

Beritatrends.com, Lebak – Paguyuban Masyarakat Peduli Lingkungan Lebak Utara hari ini lakukan Aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, terkait tuntutan agar Pemda Lebak menutup kegiatan Pertambangan Pasir karena dampak kerugian sangat besar, karena imbasnya merusak sarana dan prasarana publik diantaranya jalan Protokol yang rusak parah.

Saat masa menuju Pemkab Lebak, Senin (9/4/2018)

Topan ketua aksi mengatakan, agar Pemda Lebak dapat segera bertindak cepat untuk melaksanakan tuntutan masyarakat terkait terkait tambang yang berada di Lebak Utara, perlu diketahui saat sekarang kita akan menghadapi pesta demokrasi dua bulan kedepan agar situasi kondusif.

“Berikut ini beberapa perbandingan antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan RUU Minerba seharusnya pihak perwenang di dalam UU yang berlaku, ada tiga pihak yang berwenang melakukan pengelolaan pertambangan minerba. Menurut Pasal 6, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk penetapan kebijakan nasional, legislasi, penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria, penetapan sistem perizinan nasional, penetapan WP, dan pemberian IUP yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai,”ucap Topan kepada Beritatreends, Senin (9/4/2018).

Lanjutnya, pemerintah daerah dibagi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan keduanya terbatas pada lingkup wilayah masing-masing. Artinya, pengelolaan pertambangan di wilayah provinsi ataupun lintas kota/kabupaten menjadi wewenang pemerintah provinsi. Sedangkan pengelolaan di wilayah kota/kabupaten menjadi wewenang pemerintah kota/kabupaten.

“Sementara itu, di dalam RUU Minerba versi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya ada dua pihak yang memiliki wewenang dalam mengelola pertambangan minerba. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan minerba. Di dalam Pasal 7 RUU Minerba, pemerintah provinsi juga berwenang menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batubara,”jelasnya.

Dan dalam perizinan UU Minerba saat ini, ada tiga jenis perizinan usaha tambang. Ketiganya adalah izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin  pertambangan khusus (IPK). IUP terdiri dari IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, makanya kami selaku paguyuban masyarakat lebak menuntut segera pengecekan izin yang di kantongi para penambang sudah memenuhi apa belum dan apa bila sudah segera hanrus melaksanakan sesuai aturan dan apabila belum Satpol PP selaku penegak Perda harus segera melakukan penertiban.

“Pada dasarnya, ketentuan mengenai perizinan antara UU Mineral dengan RUU Mineral tak jauh berbeda. Hanya saja, terkait dengan luas wilayah keberlakuan izin ada sedikit perbedaan. Di antaranya, wilayah izih usaha produksi (WIUP) eksplorasi batuan di dalam Pasal 58 Minerba hanya diatur general bahwa paling sedikit 5 hektare dan paling banyak 5000 hektare. Sementara itu, di dalam RUU Minerba diatur lebih rinci dengan klasifikasi mineral logam dan bukan logam. Pembatasan wilayah paling sedikit untuk kedua jenis minerba tersebut tak diatur. Sedangkan batas maksimal mineral bukan logam paling banyak 25000 hektare, batuan paling banyak 5000 dan untuk jenis batuan tertentu maksimal 1000 hektare,”ujar Topan.

Ditambahkan oleh Ketua Ngo Walidasa  Cabang Banten Lilik Abdi Kusuma mengatakan, ketentuan mengenai peningkatan nilai tambah di dalam UU Minerba tak diatur rinci. Hanya ada ketentuan Pasal 102 yang mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. Sementara itu, Pasal 103 mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai hal itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

“RUU Minerba mengatur cukup detail mengenai ketentuan peningkatan nilai tambah di dalam satu bab tersendiri, yakni Bab X. Pasal 76 menyebutkan ada enam jenis peningkatan nilai tambah minerba yang harus dilakukan oleh para pemegang IUP dan IUPK. Keenamnya adalah pengolahan mineral logam, pengolahan dan pemurnian mineral logam, pengolahan mineral bukan logam, pengolahan batuan, pengolahan batubara, dan pemanfaatan batubara,”jelas Lilik kepada Beritatrends, Senin (9/4/2018).

Tambahnya, selain menyebutkan jenis peningkatan nilai tambah itu, diatur pula secara eksplisit bahwa pemegang IUP dan IUPK yang telah dan akan melaksanakan peningkatan nilai tambah itu berhak mendapatkan insentif fiskal dan non-fiskal dari pemerintah. Akan tetapi, pelaksanaan kewajiban hilirisasi tersebut baru berlaku 5 tahun setelah RUU MInerba disahkan.(fr)

 

News Feed