oleh

Kapolres Jeneponto Mengatakan APK Yang Terpasang Bukan Diduga Provokatif

Saat Rapat Koordinasi, Jumat (30/3/2018)

Beritatrends.com, Jeneponto – Kapolres Jeneponto AKBP Hery Susanto mengatakan Alat Peraga Kampanye yang terpasang itu bukan diduga Provokatif. Harusnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jeneponto atau juga Panwas diduga memihak. “Bukan diduga provokatif, harusnya kalimatnya KPUD atau juga Panwas diduga memihak dampaknya akan sama dan berpotensi konflik,”jelas Hery.

Berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi, supaya menghilangkan potensi konflik, semua APK akan diturunkan sambil menunggu perbaikan dari KPUD. “Semua APK Paslon akan diturunkan, katanya mulai besok dan disepakati oleh semua peserta rakor tadi,”Kata Hery lewat pesan Whatsapp kepada Beritatrends. Jumat (30/3/2018)

Terpisah, Kasat Binmas Polres Jeneponto AKP Syahrul mengatakan Penuruan APK belum dapat dipastikan kapan dan siapa yang akan turunkan karena KPU dan Panwas serta Polri masing – masing punya kewenangan dan alasan untuk  bertindak. “Namun tiga instansi ini masih akan berkoordinasi. Intinya pihak paslon sepakat untuk diturunkan semua saja, kalau memang, mau diturunkan. Kalau KPU dan Panwas tidak turunkan berarti Kapolres yang bertindak berdasarkan diskresi kepolisian,”jelas Syahrul.

Data yang dihimpun Beritatrends,  APK bertuliskan. “Coblos satu saja kalau dua, tiga dan empat itu batal, kecuali jika bertuliskan jangan pilih nomor lain, itu salah,” kata Calon Bupati Jeneponto Mulyadi Mustamu.

Panwas Jeneponto Hamka Lau mengatakan, jika APK diturunkan sama Polres tanpa ada persetujuan dari kami maka itu sudah menyalahi aturan. “Menurunkan APK harus rekomendasi Panwas. Tidak bisa Polres menurunkan APK Paslon. Tanpa ada rekomendasi kami. Karena itu sudah melanggar PKPU. Yang sudah terlalu jauh mencampuri kewenangan penyelenggar Pilkada,”ujar Hamka.

Saya meminta Polres untuk tidak terlalu jauh melangkah. “Inikan persoalan penegakan hukum tahapan kampanye harusnya  diuji dulu oleh panwas,  polres terlalu jauh masuk pada persoalan penegakan pelanggaran APK,”pungkas Hamka. (HA)

News Feed