oleh

LSM LPK Pinta Disdukcapil Jeneponto Segera Perbaiki Alat Perekaman E-KTP Yang Rusak, Bisa Mengganggu Jumlah DPT

Surat dari Pjs Bupati Kepada Kementrian Dalam Negeri untuk perbaikan Alat Perekaman E-KTP Kabupaten Jeneponto rusak, Rabu (28/3/2018)

Beritatrends.com, Jeneponto – Perekaman e-KTP dan sidik jari mengalami gangguan jaringan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan sipil (Capil)  Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel). Rabu (28/3/2018).

Kepala Dinas Catatan Sipil (Disdukcapil) Baharuddin Nai mengatakan, jaringan untuk perekaman e-KTP dan sidik Jari mengalami gangguan jaringan sejak hari Senin (26/3/2018)  hingga sekarang Rabu (28/3/2018).

“Kecuali pada ruang pencetakan e-KTP jaringan bagus. Tapi pada ruangan Perekaman e-KTP dan Sidik Jari terganggu dan tidak bisa melakukan perekaman e-KTP. Namun dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan setelah mengutus pihak DisDukcapil ke Jakarta,”Ucap Baharuddin kepada Beritatrends, Rabu (28/3/2018).

Lanjutnya, sudah tiga hari jaringan mengalami gangguan di Disducapil sehingga, untuk sementara tidak bisa melakukan perekaman e-KTP dan Sidik jari. Tapi kalau untuk pencetakan KK dan e-KTP bagusji. Besok pihak capil akan kejakarta di Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Ditempat yang sama Isnawati Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Isnawaty mengatakan, terdapat kerusakan dan sudah dikeluarkan surat pemberitahuan ke Kecamatan masing – masing.

“Ada kerusakan pada alat pada diruang perekama e-KTP. Bukan lagi jaringan tapi ada yang rusak, kami sudah beritahukan pada kecamatan yang melayani pembuatan E-KTP, terkait dengan pelayanan e-KTP mengalami kendala,”jelas Isnawaty.

Ditempat yang berbeda Ketua LSM Lembaga Pemberatas Korupsi (LPK) Hasan Anuwar mengatakan, seharusnya itu dalam surat penyampaian yang dibuat Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang ditanda tangani Pjs Asmanto Baso Lewa menindak lanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 huruf d dan e.

“Bahwa yang menjadi salah satu persyaratan untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, pemilih berdomisili didaerah pemilihan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,”jelas Hasan kepada Beritatrends, Rabu (28/3/2018)

Perekaman Kartu tanda Penduduk Elektronik sejak tanggal 26 Maret 2018 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto mengalami gangguan pada pencarian biometrik data kependudukan, sehingga Penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP tidak dilayani. “Oleh Karena itu kami mengharapkan agar Dirjen Dukcapil Kemendagri dapat membantu dalam mengatasi masalah tersebut,”pungkas Hasan. (HA)

News Feed