oleh

Hanafi Sewan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Tuding Oknum ASN Penggadai Mobdin Perbuatan Melanggar Hukum

 

Anggota DPRD Jeneponto Hanafi Sewan 

Beritatrends.com, Jeneponto – Anggota DPRD Jeneponto dari komisi ll Hanafi Sewan (HS) mengatakan bahwa perilaku oknum Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang telah menggadaikan mobil dinas aset negara, dapat di indikasikan melanggar hukum serta telah mencoreng nama baik Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Jeneponto.

“Meskipun mobil tersebut sudah di tebus tidak menghapus perbuatan yang melanggar hukum oknum ASN tersebut, sudah jelas memperlihatkan kinerja buruk. Kalau dikatakan mobil dinas itu dijadikan sebagai jaminan untuk mengambil uang itu sama halnya telah menggadaikan mobil dinas dengan bukti kwitansi yang ada artinya hal ini memang merupakan suatu perbuatan kejahatan yang di rencana dengan matang karena telah berani merubah plat nomor palsu atau gantung,”ucap Hanafi kepada Beritatrends, Selasa (27/3/2018).

Lanjutnya, ini sudah memalukan dan tidak hanya mencoreng nama pemerintah daerah saja tapi kita juga dilegislatif sudah jelas kena getahnya. Masa mobil dinas digadiakan atau istilah lain dijadikan jaminan untuk pinjam uang. Aturan mana dan UU mana yang menyebutkan bahwa mobil dinas boleh dijadikan jaminan pinjaman uang atau digadaikan.

“Kami akan  panggil Kepala Bidang Aset untuk di Sharing di DPRD Jeneponto. Dan  kepada Inspektorat segera lakukan tidakan hukum terhadap ASN yang telah melanggar kedisiplinan pegawai, ini kami sudah komunikasikan bersama teman-teman Komisi ll DPRD Jeneponto,”jelas Hanafi.

Aset itu harus tertib administrasi datanya baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak Kalau seperti ini bisa saja menjadi penyumbang disclaimer atau dapat menjadi temuan BPK. Maka Saya berharap sebaiknya semua aset negara itu tertib administrasi. Ini kan bidang saya di komisi ll DPRD.

Plt Sekkab Jeneponto Syafruddin Nurdin mengatakan setelah tim aset mekakukan verifikasi kepada aparatur sipil negara (ASN) dibetulkan bahwa mobil dijadikan jaminan pada Ibu Sekdes Turatea Timur. “Atas pinjaman uang sementara senilai Rp10 juta rupiah dengan batas waktu pengembalian yang tidak lama, saat ini mobil itu sudah di tebus kembali setelah uang pinjaman telah dikembalikan beberapa hari yang lalu,”jelas Syafruddin. Selasa (27/3/2018).

Kejadian itu pemerintah kabupaten tetap akan memberikan teguran tertulis kepada yang bersangkutan dan sebagai upaya pencegahan untuk tidak terjadi hal yang sama bagi pegawai negeri sipil (PNS) lainnya. “Maka akan dikeluarkan surat edaran pada semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar senantiasa menjaga dan mempertanggung jawabkan semua aset yang ada dalam satuan kerjanya (Satker) masing masing. Pasti pelanggaran dan mobil telah dikembalikan didinas perumahan untuk digunakan Operasional,”tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Seksi bidang Aset Pemkab Jeneponto Hasbi mengatakan Mobil yang digadiakan oleh Staf dinas tata ruang dan perumahan rakyat. Telah dikembalikan oleh yang besangkutan bidang aset Pemda Jeneponto. “PNS itu inisial HRT. Mobil itu sudah dikembalikan di Pemda, ada sekarang itu didinas tata ruang. Ini juga sudah ada perintah dari Pjs Bupati Jeneponto untuk ditindak lanjuti,”jelas Hasbi.(HA)

 

News Feed