oleh

LSM LPK Minta Kepada APH Pelaku Penggadai Mobil Dinas Harus Segera Diusut

Bukti kwitasi dan mobil inventaris Pemda yang digadai

Beritatrends.com, Jeneponto – Dewan Sorot Mobil Aset Negara digadaikan, oleh salah seorang Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), oleh inisial HRT, berupa satu unit mobil dinas jenis kijang LGX yang merupakan Aset Inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Ditempat yang berbeda, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) DPD Sulselbar, Hasan Anwar mengatakan perlakuan Oknum ASN yang menggadaikan mobil dinas / aset negara itu diketahui staf dinas tata ruang dan perumahan, inisial HRT Warga Kampung Arungkeke,  Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.

Mobil dinas milik Pemkab Jeneponto itu masih ada dirumah penerima gadai, Hasnia Dg Sunggu Sekdes Desa Turatea Timur. Mobil Dinas dengan nomor Polisi DD 1012 AA, abu abu metalik yang dipakaikan plat gantung atau plat palsu.

“Oknum ASN lingkup pemkab jeneponto itu, sebaiknya di jatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). Mobil ini masih ada dirumah Sekdes Turatea Timur, Hasnia Sunggu yang digadaikan oleh inisial HRT Gs. Plat mobil itu diganti plat gantung. Mobil itu digadaikan sebesar Rp 10 juta rupiah,”ungkap Anwar. Sabtu (24/3/2018).

Kepala Bidang Aset BPKAD Jeneponto Dahlia mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan untuk mengamankan mobil itu, berdasarkan prosedur. Mobil itu terlebih dulu diamankan oleh mantan Kepala Desa Turatea Timur, Suryawan Sita. Mobil itu ada disana.

“Mobil itu sudah diamankan oleh mantan Kepala Desa Turatea Timur, Suryawan. Saya sudah menindak lanjuti, apalagi itu mobil fasilitas negara dan sekarang mobil itu ada di rumah kediaman. Jadi, Mobil itu sudah ada dirumah mandes. Untuk sementara diamankan,”jelas Dahlia.

Mobil dinas milik Pemkab itu menggunakan plat gantung atau plat palsu ketahui digadaikan kepada Salah seorang sekretaris desa Turatea Timur, Hasnia warga Desa Turatea Timur,  Kecamatan Tamalatea. Kendaraan Dinas itu Plat gantung No Pol DD 1012 AA sedangkan plat aslinya No Pol DD 137 G Kijang LGx warna abu abu Metalik.

Namun soal sanksi yang akan diterima oleh oknum PNS itu, Dahlia menegaskan akan diserahkan langsung kepada pihak terkait. Karena pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk menjaga aset-aset yang milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

“Jadi, untuk sanksi bagi ASN ini, kita serahkan kepada instansi terkait, seperti Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Tugas saya  hanya mengamankan aset milik daerah saja,”tambah Dahlia.

Terpisah Anggota DPRD Jeneponto Komisi II dari Fraksi Gerindra Andi Baso Sugiarto mengatakan sangat menyayangkan ulah oknum ASN dan terbilang sangat berani menggadaikan mobil aset negara. Pihak Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) dalam hal itu bidang Aset untuk bertanggung jawab

Apalagi itu menyangkut Aset Negara milik pemerintah Kabupaten Jeneponto. Persoalan Aset, tentu data Aset harus tertib administrasi baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Jika seperti ini akan merdampak negatif dan bisa saja menjadi temuan BPK. Alasannya, Kenapa, ada aset negara seperti itu.

Kontrol aset ini wajib dilakukan, jadi kami berharap kepada Pjs bupati Jeneponto untuk segera melakukan tindakan tegas kepada ASN yang diduga terlibat. Karena kami anggap persoalan ini bukan persoalan kecil tapi persoalan luar biasa. kami selaku anggota DPRD Jeneponto berharap agar tidak bermain main dengan hal kecil,”tegas mantan Kades Bontorappo dua periode itu, Andi Baso Sugiarto. (Hsn)

News Feed