oleh

Panwaslu Minta KPU Benahi APK Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Menyalahi Perda dan PKPU

Salah satu contoh Pemasangan APK yang menyalahi Perda dan PKPU, Kamis (22/3/2018)

Beritatrends.com, Magetan – Kemarin pada Rapat koordinasi (rakor) antara KPU, Panwaslu, Satpol PP dan Tim Sukses dari Tiga Pasangan Calon (paslon) dikantor Panwaslu, Rabu (21/3/2018), terkait pemasangan Alat Praga Kampaye (APK) yang tersebar diwilayah Kabupaten Magetan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Magetan yang tidak sesuai speck.

Sesuai aturan yang berlaku ada tiga poin tersebut tertuang dalam surat nomor 09/BA/K.BANWASLU-PROV.JI.13/III/2018 tentang KPU membenahi APK yang dipasang menyalahi aturan PKPU 4/2017 dan perda 3/2014. KPU juga wajib menganti dan memasang bila ada APK yang rusak dan hilang kendati sudah diserahkan ke Paslon dengan catatan, kewajiban itu hanya berlaku bila pemasangan APK melangar ketentuan.

Sayangnya pada Rakor antara KPU, Panwaslu, Satpol PP dan Tim Sukses tiga pasangan calon tersebut dari Komisoner KPU Magetan tidak ada yang datang hanya diwakilkan Sekretariatan KPU Magetan Kasubbag Program dan Data KPU Nanik Karsini.

Rakor KPU, Satpol PP, Paslon/Timses dan Panwaslu, KPU  siap bertanggung jawab pada pemasangan APK akan menginfentaris yang ada, Rabu (21/3/2018)

Pada Rakor tersebut Nanik mengatakan bahwa KPU siap bertangung jawab, kami tidak akan lepas tangung jawab dan siap melaksanakan kesepakatan ini.

“KPU Magetan akan mengifentarisasi APK berupa Baleho, spanduk dan umbul-umbul yang telah dipasang sebelunya, dalam waktu sepekan kedepan pihak KPU akan mencari dan membenahi APK yang tidak sesuai dengan PKPU dan perda selanjutnya selepas itu akan diserahkan kepada Paslon melalui seluruh Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS),”ucap Nanik kepada Beritatrends, Kamis (22/3/2018)

Ditempat yang berbeda Ketua Panwaslu Abdul Aziz Nuril Huda menilai perlunya pemasangan tahap kedua yang tidak sesuai ketentuan supaya paslon tidak dirugikan. masing-masing tim-ses Paslon harus ikut mengawasi dan berkoordinasi dengan KPU agar tidak ada titik yang terlewat, dan semoga masalah ini tidak terulang kembali.

“Untuk pemasangan pertama di 15 Kecamata secara administreasi kami mengetahui penyerahan APK karena aturanya penyerahan APK itu harus ada KPU, Paslon/Tim Ses dan Panwaslu, tapi untuk pemansangannya yang bagai mana dulu selama tidak asal-asalan tidak menyalahi aturan entah itu PKPU atau Perda kita bisa terima tapi untuk pasangan yang pertama masih banyak kesalahan yang dilanggar,”ucap Aziz kepada Beritatrends, Kamis (22/3/2018).

Sesuai pembicaraan antara KPU yang diwakilkan Sekretariat KPU, Satpol PP, Paslo/Tim Ses dan Panwaslu, kami menyadari cuaca belakangan ini memang berangin, guna memperkecil potensi ambruk karena faktor alam, Aziz meminta bambu penyanga spanduk dan umbul-umbul ditancapkan dengan kedalaman minimal 50cm di tanah dan untuk spanduk tiang minimal 2 bambu jarak APK Paslon satu dengan yang lainya 25cm,

“Hal ini menjadi prioritas apabila APK paslon satunya ambruk paslon lainnya tidak ikut abruk seperti yang sudah dipasang sekarang ini makanya untu semua yang sudah terpasang  kita suruh merubah semua agar kedepanya lebih baik karena jadwal kampanye juga masih panjang dan pembuatan APK tersebut menggunakan uang Negara seharusnya dikerjakan dengan baik,”jelas Aziz.

Untuk pemasangan di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Parang, Kecamata Lembeyan dan Kecamatan Kawedanan untuk penyerahan tidak sah karena tidak ada pemberitahuan ke Panwaslu, hal ini seolah-olah seperti ada sesuatu yang di sembunyikan. “Kita akan kerahkan panwascam dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL), untuk mengawasi pemasangan APK tahap ke dua ini,”pungkas Aziz.(Gal)

 

News Feed