oleh

KPU Magetan Serahkan APK Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepaslon

 

Perwakilan Calon Bupati dan Wakil bupati sudah menerima serah terima bahwa APK sudah terpasang, selanjutnya sudah menjadi tanggung jawab Pasangan Calon, Selasa (20/3/2018)

Beritatrends.com, Magetan – KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Magetan akan mengatur lokasi peletakan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pilkada Serentak 2018. KPU akan bertindak sesuai aturan dan mempertimbangkan faktor estetika suatu wilayah.

Memang di beberapa tempat APK yang sudah dipasang oleh KPU ada yang mengalami hilang, entah itu hilang di terpa angina tau hilang karena diambil orang, yang jelas KPU setelah pemasangan APK sudah menyerah terimakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati  melalui tim sukses atau para partai pengusung.

“Semua wilayang yang telah di tentukan atas persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sesuai kebutuhan yang tertuang dalam aturan dan anggaran yang telah ditentukan semua APK sudah terpasang di 18 kecamatan dan di 235 Desa/Kelurahan,”ucap Marsono kepada Beritatrends, Selasa (20/3/2018).

Apabila ada yang hilang karena terbawa angin atau diambil orang semua itu merupakan tanggung jawab pasangan calon, sebab sudah kami serah terimakan, mau di betulin atau tidak itu tergantung pasangan calon karena sudah menjadi tanggung jawabnya.

“Peletakan APK kita berkoordinasi dengan Pemda meminta lokasi-lokasi yang bisa digunakan, yaitu lapangan dan area terbuka lainnya, jalan yang bukan jalan protokol, dan sebagainya,”terang Marsono.

Tempat yang dilarang dipasangi APK antara lain rumah ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hal ini terdapat pada Pasal 30 ayat 7 sampai 10, yang berisi:

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Lokasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang berada di:
a. tempat ibadah termasuk halaman, b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, c. gedung milik pemerintah dan d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)

Pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Gal)

 

News Feed