oleh

Rapat Paripurna DPRD Tentang Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap 4 Raperda

Saat Fraksi Nasdem membacakan Pandangan umumnya terkait Perda No 9 Tahun 2011 tentang restribusi gangguan, Jumat (9/3/2018)

Beritatrends.com, Magetan  – Di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten Magetan, telah di gelar acara Rapat Paripurna DPRD Kabupatrn Magetan tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan, dan pengambilan keputusan terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Magetan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menyetujui Raperda perubahan atas Perda Kabupaten Magetan Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan gangguan  (Bab) dan Lampiran  IV dan V Yaitu penghapusan retribusi izin gangguan dilakukan dalam sidang paripurna, Jumat (9/3/2018).

Wakil Ketua DPRD Magetan Ali Basri mengatakan, penghapusan retribusi izin gangguan untuk menyesuaikan produk hukum yang mengatur mengenai izin gangguan di Kabupaten Magetan dengan kebijakan yang telah diambil Pemerintah Pusat. ”Dihapusnya retribusi izin gangguan ini juga untuk memudahkan investasi masuk ke Kabupaten Magetan” kata Ali Basri.

Dalam sidang paripurna tersebut dihadiri perwakilan Forkompinda, Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, BUMD, dan BUMN di Kabupaten Magetan. Sebelumnya, semua fraksi-faksi DPRD membacakan Pandangan umum terhadap 4 rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan, dan pengambilan keputusan terhadap 2 Ramcangan Reraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Magetan.

”Kesimpulan semua fraksi-fraksi menyetujui Raperda Retribusi Izin Tertentu dicabut. Kami sarankan agar setelah diterima dan disetujui Pemkab Magetan lakukan sosialisasi ke masyarakat,” ujarnya.

Menurut Fraksi Nasdem, membaca dan mencermati 4 naskah rancanagan peraturan daerah (Raperda) kabupaten Magetan, kami dari fraksi partai nasdem magetan berpendapat bahawa : 1).Raperda tentang perubahan atas aturan daerah kabupaten Magetan nomer 11 tahun 2016, tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa susah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan UUD, peraturan Presiden dan peraturan menteri, 2). Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten magetan nomer 12 tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa pada pasal 8 ayat 3 tentang persyaratan khusus, mohon di sesuailan dengan permendagri nomor 67 tahun 2017 pasal 2 ayat 3, 3). raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten magetan nomer 2 tahun 2012 tentang restribusi jasa usaha.perubahan tarif restribusi tempat khusus parkir sudah di atur dalam perbub, tetapi dalam raperda terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan perbub tersebut, 4). Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Magetan nomor 9 tahun 2011 tentang restribusi perizinan tertentu, dalam perda nomer 9 tahun 2011 tentang ret perizinan tertentu hanya diatur 3 jenis restribusi daei 5 jenis retribusi yang di atur menurut undang undang nomor 28 tahun 2009 dan perda kabupaten Magetan nomer 1 tahun 2017 menghapus unsur lingkungan sebagai kriteria ganguan, daftar upang dan masa retribusi. Ketua Fraksi partai Nasdem DPRD kabupaten Magetan, Gaguk Arif Sujatmiko, SE

Bupati Magetan Dr. Drs. Sumantri, MM Sri mengatakan, raperda yang mengatur mengenai retribusi daerah sebelum ditetapkan harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

”Setelah ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda akan mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Khususnya para pelaku usaha mengenai kebijakan ini,” ujarnya.

Sumantri berharap warga masyarakat bisa mengetahui bahwa perizinan untuk melakukan usaha di Kabupaten Magetan menjadi semakin mudah. Dampak yang diharapkan tentunya makin menggairahkan iklim investasi di Kabupaten Magetan, sehingga memberikan efek domino bagi perekonomian masyarakat di sektor riil.  (Gal)

News Feed