oleh

Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Magetan Berkelanjutan

Salah satu daerah yang pernah di tambang batu dan pasirnya ditinggalkan begitu saja tanpa memikirkan dampak nantinya di wilayah Nitikan

Beritatrends.com, Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan berupaya ingin mewujudkan Implementasi kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Magetan agar tidak terjadi permasalahan kompleks seperti konflik lahan, defisit air dan alih fungsi lahan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Produk kebijakan Perda No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan sudah baik, 2). Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan cukup baik namun masih ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasinya. Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan sudah sesuai namun masalah lingkungan menjadi masalah krusial yang dihadapi di Kabupaten Magetan, 3). Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah kebijakan tentang RTRW Kabupaten Magetan, sosialisasi, keaktifan implementor. Sedangkan faktor penghambat adalah kesadaran masyarakat dan alih fungsi lahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Magetan, Ir Hergunadi melalui Plt Kepala Bidang Penataan Ruang mengatakan terkait tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan ini dianggap sangat penting karena berkaitan dengan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat termasuk dinamika pembangunan di Kabupaten Magetan yang baru berkembang saat ini, sehingga permasalahan perlu adanya solusi atas permasalahan yang timbul terkait tata ruang Magetan ke depan dengan mengadaptasi kondisi riil dilapangan.

“Kita perlu menyerap sebanyak mungkin informasi, saran dan masukan dari para pihak guna menyempunakan rancangan tata ruang yang telah dirancang karena data tata ruang yang kita miliki sangat lah minim sebab sebelumnya pindahan dari Bappeda, sehingga Perda RTRW yang ada bisa mampu mengadaptasi dinamika pembanguan Magetan,”terang Plt. Tata Ruang kepada Beritatrends, Senin (5/3/2018).

“Lanjutnya, Kemungkinan Perda RTRW yang ada memang seharusnya untuk direvisi atau bisa dikatakan secara hukum dapat ditinjau kembali sesuai dengan denamika dan permasalahan utamanya penataan dan pemanamfaatan ruang untuk kepentingan pembanguna Magetan kedepan. Memang saya hanya sebagai Plt. selama beberapa tahun belakangan ini harus kita akui ada banyak isu atau permasalah berkaitan penataan ruang diantaranya, bidang sistem jaringan sumber daya air adanya rencana pembanguan waduk, yang mengacu pada Perpres tentang proyek strategis nasional, galian c dengan jumlah pendaftar sebanyak 42 orang atau pengusaha yang akhirnya bisa mempunyai izin sebanyak 19 orang/pengusaha hal ini untuk tehnis harus benar-benar terkontrol mengenai dampaknya nanti,”jelasnya.

Bupati Magetan Dr. Drs. Sumantri melalaui Kabag. Humas dan Protokol saat di klarifikasi Beritatrends melalaui Tilpon mengatakan, terkait aktivitas pertambangan yang di sinyalir tidak sesuai peraturan, memang sesuai dengan kewenangan bahwa izin atas pertambangan menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi

“Namun demikian Pemerintah Kabupaten tidak tinggal diam untuk memastikan para penambang yang telah berizin untuk taat dan paham terkait aturan yang ada dalam proses penambang, untuk itu pemerintah daerah juga terus berkordinasi melalui OPD terkait dengan jajaran yang berkopeten dalam hal ini semisal Inspektur Tambang agar aktivitas penambangan tersebut benar – benar sesuai dengan ketentuan dan yang pasti juga untuk menjamin tetap terjaganya ekosistem dari dampak buruk penambangan itu sendiri,”pungkasnya (Gal/Red)

 

News Feed