oleh

Program PTSL Sertifikat Desa Kradenan Kabupaten Ponorogo Perbidang Ditarik Rp. 600.000,-

Kepala Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo saat di wawancarai Beritatren

Beritatrends.com, Ponorogo – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, menargetkan sebanyak 50.000 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Perlu diketahui untuk program PTSL merupakan pengganti dari program PRONA yang dahulu dilaksanakan.

“Pada 2018 BPN Ponorogo menargetkan 50.000 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,”Kata Kepala Bidang Sesi Hukum Pertanahan, Agung Eko S.

Ia mengatakan, target 50.000 sertifikat tanah tersebut akan di fokuskan 35 Desa, 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Jumlah tersebut merupakan target, dan apabila dalam suatu desa jumlah lahanya yang di sertifikatkan tidak mencapai target dari jumlah tersebut, maka sisanya akan dialihkan ke desa atau kelurahan lain yang memang masih memerlukan penambahan. Tanah yang di sertifikat melalui program PTSL ini yakni tanah yang pertama kali disertifikatkan, dan bukan dari pecahan tanah yang sudah ada sertifikatnya. “Kita terus adakan monitoring dan penyuluhan terkait hal ini, dan bagi warga yang berada di 35 Desa yang ingin tanahnya disertifikat melalui program ini agar segera mendaftarkan diri melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas), Lurah ataupun Kepala Desa setempat,” Pungkasnya.

Pengurusan biaya pembuatan sertifikat tanah dalam PTSL ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ponorogo tidak dipungut biaya alias gratis. Namun, untuk kebutuhan pengukuran petugas dan biaya pembelian patok petugas diperbolehkan menarik biaya secara wajar.

Dibenarkan oleh Kepala BPN Ponorogo, Imam Nawawi, mengatakan program PTSL memang gratis karena ini merupakan program nasional supaya seluruh bidang tanah milik masyarakat memiliki sertifikat. Namun, masyarakat dibebankan biaya untuk pembelian patok, meterai, biaya foto kopi berkas dalam proses pembuatan sertifikat. “PTSL dibiayai pemerintah. Istilah gratis itu untuk ke BPN. Namun, masyarakat tetap ada tanggungan untuk biaya patok dan lainnya,” kata dia, Jumat (2/3/2018).

Imam menuturkan biaya yang dibebankan masyarakat yaitu pembelian patok untuk pembatas tanah dengan jumlah tergantung dari sudut tanah yang akan dipatoki. Selain itu ada meterai dengan jumlah minimal tiga, namun juga tergantung kebutuhan berkas dan biaya foto kopi berkas. Untuk tanah yang belum memiliki surat jual beli, juga harus mengurus surat jual beli dan ketika belum ada surat waris juga harus membuat surat keterangan waris. Selain itu ketika ada tanah yang belum membayar pajak juga harus membayar pajak yang terdiri atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh. “Biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat. Setelah berkas lengkap baru untuk pengajuan pembuatan sertifikat ke BPN gratis,” ujar dia.

Untuk pembiayan tersebut boleh dikelola oleh masyarakat dengan catatan biaya harus wajar. Hal ini sesuai dengan MoU antara Menteri Agraria dan Kapolri mengenai hal ini. “MoU dari Menteri Agraria dan Kapolri menyatakan biaya yang ditarik itu dipersilahkan asal wajar,” kata Imam.

Lebih lanjut, dia menjamin biaya yang ditarik tersebut hanya untuk pembelian kebutuhan dan tidak akan ada aliran dana tersebut ke BPN. Pihaknya mengaku telah mensosialisasikan program Prona ini kepada masyarakat.

Wakapolres Ponorogo, mengingatkan kepada petugas BPN dan petugas PTSL untuk tidak memanfaatkan program tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Jangan sampai petugas Prona tertangkap tangan oleh tim Saber Pungli Ponorogo.

Dia menuturkan pihak BPN harusnya membuat rincian biaya yang dibutuhkan masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat dalam program PTSL. Hal ini supaya tidak ada pihak yang memanfaatkan hal itu dengan menaikkan biaya PTSL. “Kalau sudah ada rincian dari BPN kan mudah, jadi masyarakat tinggal membayar sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tidak ada lagi unsur pungli,” jelas dia.

Namun untuk wilayah Desa Kradenan membebankan masyarakat dengan biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan jumlah pemohon serifikat melalui program PTSL berjumlah ada 400 pemohon atau bidang yang di ajukan.oleh pokmas kelompok masyarakat Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Selaku Ketua Pokmas Bahrudin mengakui kalau sudah ada kesepakatan ada iuran Rp 600.000,-/ perbidang, dan ketika dinamakan biaya dia mengatakan, salah itu nanti melanggar undang – undang,

Selanjutnya awak media Beritatrends konfirmasi kepada Kades Yahman mengatakan, kalau terkait ada biaya Rp. 600.000,- yang dikatakan ketua pokmas Bahrudin, itu saya tidak setuju karena tidak pas.dan mohon kepada teman – teman wartawan, saya juga banyak kenalan wartawan jangan di ekspos saya tidak butuh publikasi. (NA)

News Feed