oleh

Satpol PP Magetan Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2018

Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2014 diadakan di balai Desa Malang hari Kamis (1/3/2018) pukul 19.30 WIB malam kemarin

Beritatrends.com, Magetan – Perlu diacungi jempol kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Magetan yang telah melaksanakan laporan dari Masyarakat Desa Malang Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, hal ini terbukti setelah diberlakukannya penutupan sementara warung remang-remang (warem) dan Kafe ilegal yang berlokasi di Desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. Pemerintah Desa Malang benar-benar serius untuk membersihkan kemaksiatan diwilayahnya, mengundang Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Magetan untuk melakukan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2014.

Dari tindakan Satpol PP Kabupaten Magetan terkait penyegelan atau penutupan sementara berjumlah 17 tempat Warem dan Karoeke ilegal tersebut, Ini daftar 17 bangunan Tempat Hiburan Malam/Cafe dan warem yang disegel oleh Satpol PP Magetan: 1). Bangunan milik Ibu yuli, 2). Bangunan milik Mangun, 3). Bangunan milik Yuli, 4). Bangunan milik Susi, 5). Bangunan milik Lintang, 6). Bangunan milik Marlena, 7). Bangunan milik Sablah, 8). Bangunan milik Amel, 9). Bangunan milik Golden, 10). Bangunan milik Tratih, 11). Bangunan milik Saminem, 12). Bangunan milik Watik, 13). Bangunan milik Reza, 14). Bangunan milik Endah, 15). Bangunan milik Tato, 16). Bangunan milik Wahyu, dan 17). Bangunan milik Kodin, tapi dari 17 Warem/Karoeke yang di tutup ada satu yang masih buka.

Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2014 diadakan di balai Desa Malang hari Kamis (1/3/2018) pukul 19.30 WIB malam, acara tersebut dihadiri oleh Forkopimca, BPD, seluruh Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, pemilik rumah kost dan beberapa perwakilan warga.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Magetan, Rachmad Soewastono S.Sos memjelaskan, Perda Nomer 3 Tahun 2014 sering kita sebut sebagai Perda Sapu Jagad.

“Karena dalam perda tersebut tidak hanya mengatur masalah prostitusi tapi semua hal yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat, malam ini saya menyampaikan sesuai isi dengan Perda tersebut supaya masyarakat memahami bahwa ada hak orang lain yang harus dihormati,”terangnya.

Budi salah satu warga Desa Malang yang ikut rapat mengatakan, musyawarah atau sosialisasi ini sangat perlu karena selama ini warga sangat diresahkan dengan keberadaan praktek prostitusi yang ada di Desa Malang, selama ini belum ada aturan yang jelas dari Pemerintah Desa Malang.

“Dengan diadakan musyawarah sekaligus sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2014, akhirnya masyarakat tahu akan arti dan fungsi perda tersebut, artinya pemerintah desa dengan seluruh perangkatnya dengan dasar perda 3 tahub 2014 bisa diperkuat dengan membuat perdes untuk memperkuat usulan masyarakat melarang wilayah Desa Malang untuk dijadikan tempat maksiat,”pungkasnya. (Gal)

News Feed