oleh

Inilah Keterangan Kapolres Mengenai Pelanggaran Pilkada Bupati/Wakil Bupati

Kapolres Magetan AKBP Muslimin, SIK saat di wawancarai awak media terkait pelanggaran Pilkada Bupati/Wakil Bupati Magetan, Minggu (18/2/2018)

Beritatrends.com, Magetan – Kepala Kepolisian Resort Magetan saat di klarifikasi terkai pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Magetan 27 Juni 2018 mendatang, mengimbau kepada Tiga pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Magetan agar tidak melakukan pelanggaran selama masa kampanye hingga hari tenang.

Tahapan Pilkada Magetan telah sampai kepada masa kampanye yang dimulai sejak 15 Februari sampai 23 Juni mendatang. Kapolres Magetan AKBP Muslimin, SIK disela-sela acara Kampanye Damai yang di adakan KPUD Magetan berharap paslon maupun tim sukses masing-masing paslon menyampaikan informasi yang benar agar pendidikan demokrasi di Magetan semakin baik dan jangan melakukan kesalahan sekecil apapun.

Lanjut Muslimin, meski tidak ada sanksi pidana untuk pelanggaran politik uang dalam UU Pilkada, tindakan itu masih bisa dipidana dengan menggunakan KUHP atau aturan lain, sanksi pidana untuk pelaku dan penerima politik uang tetap dapat diterapkan dengan menggunakan instrumen KUHP.

”Memang tidak ada sanksi pidana dalam UU Pilkada tetapi, praktek politik uang tetap dapat dipidana dengan KUHP, atau jika aturan tentang penggunaan dana kampanye yang ilegal,” jelas Muslimin.

Lanjutnya, dalam UU KUHP, yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Ayat 1 berbunyi : Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan ayat 2 : Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Menurut Kapolres Muslimin, dalam pelaporan dana kampanye dapat diketahui penyaluran uang oleh pasangan calon kepala/wakil kepala daerah, apalagi jika diketahui melakukan politik uang secara terbuka.

”Calon atau tim kampanye itu tahan saja karena itu ada pelanggaran di luar money politic, ilegal dalam pembelanjaan dana kampanye. Kami akan kerja sama dengan auditor KPU untuk mendorong agar ada cross check soal pengunaan dana,” kata Muslimin.

Tetapi semua tergantung sama Banwaslu, Bawaslu akan menjerat praktek politik uang dalam Pilkada serentak 2018 mendatang, karena sebagian besar dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak menggunakan identitas sebagai tim sukses. “Memang dalam penindakan sulit, mata rantai yang terputus dengan tim yang formal kalau pun yang kena itu bagian lapangan saja.  Itupun tidak sampai ke aktor intelektual,” jelas dia.

Artinya kita hanya menampung dulu semua tergantung Bawaslu, kepolisian akan menampung dan menerima laporan praktek politik uang entah itu berupa pembagian sembako dan lain-lainya, namun semua dalam pelaksanaan  adalah Banwaslu lah yang melaksanakan, begitu sudah diserahkan kepada kami, baru kami akan menindaklanjuti itupun setelah Pilkada selesai.(G.Lih/Red)

 

News Feed