oleh

LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sudah di Terima KPUD Magetan

inilah hasil Laporan Awal Dana Kampaye masing-masing Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupai Magetan, Kamis (15/2/2018)

Beritatrends.com, Magetan – Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan akan melakukan pengawasan terkait dana kampanye yang akan digunakan pasangan calon (paslon) di pilkada 2018. Para pasangan calon juga diwajibkan melaporkan dana kampanye mereka.

“Ada laporan dana kampanye, kita mewajibkan, kan sudah ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati, mereka akan diwajibkan untuk melaporkan dana kampanye, “kata Edi komisioner divisi hokum via handpone, Kamis (15/2/2018).

Lanjut Edi, para paslon sudah memasukan dana kampanye mereka kedalam surat rekening khusus. Rekening atas nama pasangan calon. Semua paslon sudah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Rabu (14/2/2018). LADK sudah kita umumkan di papan pengumuman KPU dan Website KPU Magetan.“Di satu sekening yang memang menjadi dana kampanye yang akan dia keluarkan nanti,”ujar Edi.

Jadi berapa perkiraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa Rp. 750 juta itu dari batas undangannya. “Nanti KPU akan mengecek aliran dana kampanye masing-masing paslon. KPU juga akan menunjuk auditor untuk mengaudit dana kampanye para paslon,”ucap Edi.

Dana kampanye itu kita lihat bagaimana alirannya, kan nanti kita audit oleh auditor yang kita tunjuk untuk menaudit dana kamapanye mereka. “Peraturan ini sesuai dengan pasal 7 dan 13 peraturan KPU No. 5 tahun 2017 tentang dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali kota,”jelasnya.

Pembatasan dana kampanye diatur dalam pasal 7 tersebut yakni:

(1)Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.

Sedangkan aturan soal rekening khusus dana kampanye diatur dalam pasal 13 yang berisi:

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.

(2) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

(3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

Pasangan calon (paslon) kepala daerah peserta Pilkada 2018 wajib menyerahkan laporan awal dana kampanye hari ini. Penyerahan laporan ini dilakukan di KPU daerah masing-masing. “750 juta itu sumbangan maksimal dari kelompok atau badan usaha swasta mas, sedang sumbangan untuk perorangqn maksimal 75 juta, sumbangan dari suami/ istri dan anak pasangan calon termasuk jenis sumbangan perorangan,”ucap Edi.

Lanjutnya, nama rekeningnya rekening khusus dana kampanye. Batas pengeluaran dana kampanye selama pemilihan maksimal sekitar 26 miliar, diputuskan oleh KPU kabupaten dengan memperhatikan hasil kordinasi dengan tim kampanye dan paslon.

“Paslon wajib penyerahan laporan awal dana kampanye di KPU setempat, pokoknya setiap kegiatan pilkada itu dilakukan di KPU masing-masing” ujar Edi.

Edi, mengatakan paslon yang akan melaporkan dana kampanye harus mengisi formulir yang disediakan. Laporan itu disertai rekening khusus dana kampanye. (G.Lih)

 

 

 

News Feed