oleh

Warga Magetan Enggan Balik Nama Pajak Kendaraan Karena Mahal

Yohanes Perwakilan dari Dispenda Jawa Timur di Kantor Bersama Samsat Magetan

Beritatrends.com, Magetan – Kenapa untuk Kabupaten Magetan banyak kendaraan bermotot seperti Sepeda Motor dan Mobil yang bernomor luar kota di luar Jawa Timur, dengan Plat Nomor AD, AB, B bahkan dari luar pulau.

Menurut Aktifis Rudi Setiawan, yang selalu aktif mengikuti perkembangan tentang Magetan mengatakan, memang Magetan merupakan daerah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah tentunya wajar kalau banyak kendaraan yang bernomor AD karena perbatasan tadi.

“Namun diluar kendaraan Plat Nomor AD masih banyak yang Plat Nomornya AB, AA, B, bahkan luar pulau, ini kalau dihitung tentunya Pemerinta Kabupaten Magetan khususnya dan umumnya menjadi rugi karena mereka beroprasi di Jawa Timur namun pajaknya di luar Jawa Timur ini sangat ironis sekali, “ujar Rugos panggilan akrab Rudi Setiawan kepada Pojok Kiri, Kamis, (8/2/2017).

Lanjut Rugos, secara pribadi saya tidak bisa melarang mereka membeli kendaraan dari luar kota di luar Jawa Timur karena mereka beli kendaraan dari luar kota pertama harganya murah dan kami bisanya beli secara sken.

Di benarkan oleh Riayan salah satu pemakai kendaraan yang ber plat nomor AB mobil sedan tahun 1998, saya dua tahun menggunakan mobil Plat AB dengan pajaknya sangat murah, namun begitu saya balik nama di tahun kedua pajak lagi harganya lebih murah di Jogja.

“Akhirnya kendaraan saya yang satunya yang ber Plat Nomor AB yang satunya jadi enggan untuk balik nama mas, saya bingung menghitungnya, setahu saya pajak kendaraan di hitung dari NJOP atau nilai harga jual saat sekarang memang dulu pas beli katakan Seratus Juta pada tahun 1998 tapi saat sekarang tahun 2018 otomatis NJOP kendaraan saya tinggal lima puluh juta tapi pas bayar pajak kok tetap seperti dari awal itu bagai mana,”keluh Rian kepada Beritatrends.com, Kamis (8/2/2018).

Akhirnya awak media Beritatrends.com melanjutkan telisiknya ke Kantor Bersama Samsat Kabupaten Magetan ditemui Yohanes dari Dispenda mengatakan, menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal  5 Januari 2009 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dijajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur,”terang Yohanes kepada Beritatrends,com, Kamis (8/2/2018)

Lanjutnya, biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

“Biaya Peningkatan Kinerja adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data obyek, peningkatan kualitas pelayanan, penegakkan peraturan penagihan serta kegiatan penunjang lainnya,”pungkas Yohanes. (G.Lih)

 

 

News Feed