oleh

Ratusan Pedagang Stasiun Datangi Kantor DPRD Ponorogo

Para pedagang stasiun berdemo di depan Gedung DPRD Ponorogo, Selasa (6/2/2018)

Beritatrends.com, Ponorogo – Ratusan massa yang merupakan pedagang pasar tradisional ex emplasemen Pasar Stasiun Ponorogo melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (6/2/2018).

Mereka Pedagang Pasar Tradisional Ex Emplasemen Pasar Stasiun Ponorogo nekat melakukan demo, lantaran dipicu oleh penyegelan dan penghentian pekerjaan konstruksi tempat usaha di kawasan ex emplasemen Stasiun Pstaogo oleh Sat Pol PP Pemkab Ponorogo beberapa waktu lalu.

Sambil membawa poster bertuliskan “Wakil Rakyat jangan penjilat, pedagang kok nindes pedagang, rakyat polah Bupati minggat, Pengecut bukan watak pemimpin, KPK turunlah ke Ponorogo, Dewanku gak tanggap, Bupati ku arogan, Emoh ngapusi emoh Korupsi emoh nemoni rakyat, Bupati Ipong mana janjimu,’massa berorasi menutut kepada anggota dewan setempat menyelesaikan masalah pedagang tersebut.

Korlap aksi Mohamad Maskur, S.Ag mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan meminta dan menindak lanjuti janji para dewan yang akan menjembatani para pendemo ingin bertemu dengan Bupati Ponorogo. Untuk penyelesaian menyegel dan pemberhentian pekerjaan konstruksi tempat usaha di kawasan ex emplasemen Stasiun Ponorogo untuk di lepas agar pembangunan pasar Stasiun dapat dilanjutkan kembali.

“Kenapa Bupati Ponorogo yang di anggap sebagai Bapak kenapa tidak mau menemui anaknya dan seenaknya menyegel dan pemberhentian konstruksi pasar Stasiun yang tidak sesuai saat waktu Bupati Ponorogo mencalonkan dri menjadi Bupati melakukan blusukan ke daerah – daerah yang intinya ingin memakmurkan rakyat Ponorogo,”kata Maskur.

Maskur menambahkan, bahwa mereka para penjabat berasal dari rakyat untuk rakyat, maka kami meminta kepada para pejabat jangan sewenang wenang terhadap para pedagang.

“Khususnya pedagang pasar Stasiun yang merupakan mata pencaharian untuk mendapatkan penghasilan guna biaya anak anak kami sekolah. Bahwa ingatlah para pejabat kalian di bayar dari uang rakyat makanya jangan sewenang terhadap rakyat, “imbuhnya.

Sempat terjadi gesekan dengan petugas keamanan saat massa yang nekat memasuki gedung DPRD. Akhirnya sejumlah perwakilan massa diijinkan masuk dan ditemui oleh Ali Mufthi Ketua DPRD, Anik Suharno Wakil anggota DPRD, Ubahil Islam komisi D ( Fraksi PKB), Sunarto Komisi B DPRD.

Aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan pasar Stasiun yg di wakilkan 3 orang oleh Tim Advokat  menyampaikan bahwa Pasar sudah di sewa oleh pihak koperasi Gardu Arta Jaya dengan PT KAI.

“Akan tetapi kenapa pasar stasiun akan di renovasi Satpol PP kok seenaknya main penyegelan dan kita di adu domba oleh Satpol PP. dan kita sangat kecewa atas apa yang di janjikan oleh Anggota DPRD kemarin yang sudah menjembatani dalam 1X24 bisa di ketemukan dengan  Bupati Ponorogo. Yang perlu kami tanyakan kenapa seorang anggota DPRD Ponorogo yang notabenenya sebagai wakil rakyat tidak bisa menemukan para peserta aksi dengan Bupati Ponorogo, apa itu yang dianggap sebagai rakyat, “kata Ruslan salah satu wakil pedagang.

Lebih lanjut Ruslan mengatakan,  “bagaimana tanggapan anggota dewan, jika rakyat yang ingin bertemu dan menyampaikan aspirasi kepada bupati, malah di tantang ke pengadilan di persilahkan untuk menuntut, apa sebagai seorang Bapak atau pemimpin kalau tidak terima dipersilahkan untuk mengugat ke pengadilan apa itu jawaban seorang Bapak yang bijaksana, “ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo Ali Mufthi menyampaikan, pihaknya tidak berjanji tetapi menjembatani yang menjadi aspirasi masyarakat. Lembaga DPRD bukan lembaga istitusi bukan lembaga yang mengambil keputusan, DPRD adalah Wakil yang menyerap aspirasi masyarakat dan akan memanggil instansi terkait untuk membicarakan awal mula permasalahan tersebut, untuk akan mengurai permasalahan tersebut.

“Kita punya mekanisme untuk menyelesaikan permasalah dan prinsip DPRD akan menyampaikan aspirasi rakyat dan besok kita akan mengadakan rapat dan salah satu agenda membahas pasar Stasiun. Kita itu lembaga sebagai pengawas pembangunan di wilayah Ponorogo. Kita ada etika dan tehnik dalam pemerintahan mengajarkan kita untuk membangun komunikasi yang baik, oleh karena itu yg menjadi aspirasi kalian ajukan secara tertulis. Selama ini setiap ada demo kita  terima dan kami akan bantu untuk mencari jalan keluar, permasalahan terkait pasar Stasiun merupakan kebijakan pemerintah yang sesuai perda bila kita ngotot kita tidak menyelesaikan masalah. Sebagai bentuk keprihatinan kepada pedagang stasiun, kami meminta para pedagang bersabar dan akan melakukan rapat dan memanggil instansi terkait, “tuturnya.(sul)

News Feed